Beranda Hukum Menkumham serahkan paspor kepada WNI keturunan Filipina

Menkumham serahkan paspor kepada WNI keturunan Filipina

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoli menyerahkan paspor beserta izin tinggal khusus untuk memperoleh visa non-imigran kepada perwakilan warga negara Indonesia (WNI) atau orang asal Indonesia ( PID) di Filipina.

“Ini merupakan prestasi dan capaian dalam melayani dan melindungi WNI di luar negeri,” kata Menteri Hukum dan HAM Jasonna X Laoli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Perlindungan itu khusus bagi warga Mindanao asal Indonesia yang sudah lama tinggal dan menetap di Filipina, bahkan sebelum Indonesia merdeka, kata Jasonna.

Jasonna menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Filipina telah sepakat untuk menangani masalah WNI tanpa dokumen kewarganegaraan di wilayah perbatasan masing-masing.

Hal ini sebelumnya telah dibahas pada forum Joint Bilateral Cooperation Commission (JCBC) Indonesia-Filipina di Jakarta pada tahun 2014. Selain PID yang disebut sebagai Warga Negara Asal, kedua negara juga membahas Orang Keturunan Filipina (PPD) atau Warga Keturunan Filipina di Sulawesi Utara.

Atas dasar itu, Pemerintah Filipina melalui Department of Justice (DOJ), bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City dan dengan bantuan UNHCR di Filipina, menginisiasi pendaftaran dan verifikasi kewarganegaraan. program untuk 8.745 warga negara asal Indonesia di selatan negara itu. Mindanao 2016 hingga sekarang.

“Dalam program pendaftaran dan pengukuhan kewarganegaraan, 3.345 orang terkonfirmasi WNI, 466 di antaranya memiliki kewarganegaraan ganda,” kata guru besar kriminologi perguruan tinggi ilmu kepolisian (PTIK).

Sementara itu, 2.758 orang terkonfirmasi sebagai warga negara Filipina, sedangkan 2.400 lainnya tidak ikut atau tidak melanjutkan proses.

Selain itu, KJRI Davao City menerbitkan 1.259 dokumen perjalanan atau paspor Indonesia. Dari jumlah tersebut, 835 menerima visa non-imigran khusus/47(a)(2) persetujuan dari Departemen Kehakiman.

“Semua prosesnya gratis, baik untuk penerbitan konfirmasi maupun penerbitan visa dengan masa berlaku lima tahun,” ujarnya.

Artikel sebelumyaPolisi Aceh Selatan telah menangkap dua tersangka dalam penjualan satwa dilindungi.
Artikel berikutnyaKKB menyerang pos Marinir dengan GLM, melukai 10 tentara