Beranda Nusantara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebut Indonesia Libatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Gambut

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebut Indonesia Libatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Gambut

Diakui bahwa pengelolaan gambut bukanlah tugas yang mudah, membutuhkan banyak aspek, baik teknis, ekonomi, sosial, maupun di bidang hukum.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya mengatakan, pemerintah terus mencari jalan terbaik, mulai dari aspek kelembagaan hingga pelibatan masyarakat dan keahlian lokal dalam pengelolaan gambut.

“Sebenarnya upaya restorasi saja tidak cukup. Ketika lahan gambut ditinggalkan dan tidak terkendali, mereka tetap rentan terhadap kebakaran musim kemarau. Langkah-langkah dan kebijakan yang komprehensif sedang dilakukan di daerah ini, ”kata Kota dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pemerintah terus mencari cara terbaik untuk mengelola lahan gambut dalam berbagai aspek, termasuk kelembagaan, pengetahuan teknis, berbasis masyarakat, pendekatan ilmiah, dengan fokus pada pengelolaan air yang berkelanjutan dan mengandalkan sumber daya masyarakat lokal dan kearifan lokal.

Diakui bahwa pengelolaan gambut bukanlah tugas yang mudah, membutuhkan banyak aspek, baik teknis, ekonomi, sosial, maupun di bidang hukum. Pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan untuk merehabilitasi lahan gambut, termasuk melalui Badan Restorasi Gambut (BRG).

Pemerintah terus mencari cara efektif untuk mencegah kebakaran rawa gambut. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melembabkan, menanam kembali dan memulihkan mata pencaharian.

Dijelaskan, pada tahun 2020, Indonesia berupaya meningkatkan program Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan memperkuat masyarakat sekitar hutan dan lahan terbakar melalui kesadaran terhadap Undang-Undang Bina Lingkungan (Paralegal) yang selanjutnya disebut Paralegal KKL. Program ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan diversifikasi usaha ekonomi sesuai potensi daerah masing-masing.

Sebelumnya, dalam webinar virtual gambut tingkat tinggi tentang “Peatlands, a super natural solution” pada Senin malam (7 Mei), City menjelaskan berdasarkan pengalaman Indonesia yang telah dipelajarinya dari berbagai peristiwa di tanah air sejak tahun 1996: terutama terkait dengan gambut dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, sejumlah menteri lingkungan hidup dari negara pemilik lahan gambut.

Kota memberikan sembilan komentar penting tentang pengelolaan gambut. Pertama, sebagian besar gambut dapat ditangani dengan baik untuk kepentingan masyarakat, dan di antaranya ada gambut yang perlu dilindungi. Kedua, kubah gambut harus dilindungi, dan ketiga, gambut yang rusak dapat dipulihkan dengan mengendalikan pengelolaan sumber daya air.

Keempat, diperlukan teknologi seperti survei lidar atau metode Darcy untuk menentukan neraca air gambut. Kelima, perlu adanya pengaturan pengelolaan air di tingkat lapangan dengan petani atau masyarakat, dan keenam, perlu adanya pengendalian kebakaran.

Ketujuh, kesadaran masyarakat diperlukan dan, kedelapan, penegakan hukum. Terakhir, kesembilan, diperlukan kebijakan yang berbeda (kompleks daripada tunggal) dan aturan yang ketat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Congo Basin, Republik Kongo, Arlette Sudan-Nono, membuat pernyataan tegas tentang masalah ini tentang pentingnya melindungi lahan gambut di Congo Basin. Dia menyadari perlunya bekerja sama melalui kerja sama lintas batas dengan dukungan internasional dan meminta sumber dana yang lebih memadai untuk mendukung upaya negaranya melestarikan lahan gambut untuk kepentingan iklim, manusia, dan dunia.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Peru Gabriel Kihandra mengatakan lahan gambut bisa menjadi ekosistem di mana beberapa kesepakatan lingkungan multilateral dapat dikembangkan bersama. Untuk itulah Peru resmi bergabung dengan International Tropical Peat Center (ITPC).

“Kerja sama internasional sangat penting untuk melindungi lahan gambut dan mencapai tujuan keanekaragaman hayati global dan perubahan iklim,” kata Gabriel Kihandra.

Artikel sebelumyaTujuh Kecamatan Nagan Raya digenangi banjir
Artikel berikutnyaWakil Ketua MPR RI: Indonesia Harus Belajar dari Kesuksesan Amerika