Beranda Warganet Menteri Sumber Daya Manusia menjelaskan sejumlah peluang bagi perusahaan selama periode PPCM.

Menteri Sumber Daya Manusia menjelaskan sejumlah peluang bagi perusahaan selama periode PPCM.

Menyikapi situasi dunia usaha pada masa PPKM Darurat ini, diperlukan penyesuaian dari segi jumlah pegawai di perusahaan, ketaatan terhadap instruksi kerja, penyesuaian jam kerja dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja.

Jakarta (ANTARA) – Menteri (Menaker) Ida Fauzia memaparkan beberapa opsi bagi perusahaan selama masa pembatasan kegiatan masyarakat ekstrem (PPKM), terutama di sektor-sektor utama, termasuk pengetatan jam kerja.

“Menanggapi situasi dunia usaha pada masa PPKM Darurat ini, diperlukan penyesuaian dari segi jumlah pekerja di perusahaan, penerapan aturan di tempat kerja, penyesuaian jam kerja dan dampaknya terhadap hak pekerja,” dia berkata. Demikian disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menteri Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat diatur dalam Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 perubahan atas Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Melalui Home Office, sektor utama menjadi salah satu sektor yang diperbolehkan bekerja dari kantor (WFO) hingga 50 persen. Meski demikian, perusahaan mainstream diharapkan terus memangkas jam kerjanya untuk memanfaatkan PPKM Darurat secara maksimal.

Sampai Kementerian Dalam Negeri memastikan memenuhi kriteria, kata dia, perusahaan di sektor utama bisa menawarkan opsi untuk memaksimalkan proses produksi.

Beberapa opsi itu antara lain pekerja yang bekerja hanya 15 hari dalam sebulan, yakni 15 hari kerja dari kantor dan 15 hari kerja dari rumah (WFH), seperti yang disarankan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukhut Binsar Panjitan. …

“Pilihan lain bisa dengan memperkenalkan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi kemacetan pekerja dalam satu shift,” ujarnya.

Pilihan lainnya adalah menyelesaikan pekerjaan selama 2-1 atau 2 hari kerja dan 1 hari libur, sedangkan semua pekerja bisa mendapatkan shift.

Selain itu, perusahaan dapat mengoptimalkan unit kerja non-inti yang tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak waktu normal. Sehingga jumlah pekerja di divisi utama bisa bertambah.

Perusahaan juga dapat memilih opsi lain tergantung pada sifat proses manufaktur di masing-masing perusahaan.

Berbagi kemampuan ini dirancang untuk memastikan perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin dalam keadaan darurat PPKM dan ekonomi dapat beroperasi, katanya.

Ia juga menekankan bahwa penyesuaian tersebut harus dilakukan atas dasar kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan masing-masing.

“Apapun pilihannya, agar pelaksanaannya aman dan kondusif, penerapan protokol kesehatan 5M tentunya menjadi standar yang tidak bisa ditawar lagi,” kata Ida Fauzia.

Artikel sebelumyaPemkab Banyum Terima Bantuan Pengiriman Peti Mati untuk Korban COVID-19
Artikel berikutnyaPendant Progo Optimalkan 246 Shelter untuk Pasien COVID-19 dengan Gejala Ringan