Beranda News MPR: Revisi UU Otsus Harus Memberikan Alternatif Solusi

MPR: Revisi UU Otsus Harus Memberikan Alternatif Solusi

Sudah menjadi tugas kita bersama untuk berupaya merevisi UU Otsus Papua agar benar-benar mencerminkan pandangan semua pemangku kepentingan.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 (Otsus) dapat memberikan jawaban dan alternatif solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih mengemuka.

“Pengkajian berkala terhadap implementasi UU Otsus sangat penting, sebagaimana disyaratkan Pasal 78 UU. Melalui evaluasi, kita dapat mengukur kinerja, akuntabilitas, keluaran dan yang lebih penting, apakah benar-benar berdampak optimal bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat sebagai penerima manfaat,” kata Bamset dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakan Bamset saat hampir Kamis menerima delegasi dari pemerintah provinsi Papua dengan pimpinan FOR Papua Mongolia RI.

Dia menilai percepatan pembangunan infrastruktur, upaya promosi investasi, pembukaan kawasan industri dan berbagai pembangunan logistik hanyalah beberapa elemen.

Sebab, menurutnya, pembangunan tidak boleh melupakan subjek dan objek pembangunan itu sendiri, yaitu sumber daya manusia.

“Sudah menjadi tugas kita bersama untuk berupaya merevisi UU Otsus Papua agar benar-benar mencerminkan pandangan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan adalah proses yang berkesinambungan, karena hakikat pembangunan harus mengarah pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pembangunan juga harus berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, termasuk penduduk Papua dan Papua Barat – ini adalah amanat Konstitusi yang harus dilaksanakan bersama.

Bamset mengatakan selama 20 tahun terakhir (2002-2021) Dana Khusus Otonomi (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat telah mencapai Rs 138,65 selama 20 tahun terakhir (2002-2021). , menurut Kementerian Keuangan. triliun

“Sedangkan pada 2005-2021, transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) di Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 702,3 triliun,” katanya.

Di satu sisi, kata dia, besarnya anggaran menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua dan Papua Barat.

Di sisi lain, ia menilai besaran anggaran juga harus diimbangi dengan proses. pemantauan dan nilai yang terukur, sehingga nilai manfaat anggaran yang besar dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, mengacu pada paparan delegasi pemerintah provinsi Papua yang diadopsi oleh pimpinan MPR UNTUK PAPUA pada 20 Mei 2021, ada beberapa laporan yang berhasil dalam pelaksanaannya. kebijakan otonomi khusus di Papua.

“Termasuk peningkatan pertumbuhan DOB, pembangunan infrastruktur yang signifikan serta munculnya berbagai kebijakan yang menguntungkan dan berdampak positif bagi sektor ekonomi kependudukan dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Bamsot memperkirakan masih ada pekerjaan rumah di balik capaian tersebut. Berdasarkan data BPS yang dirilis Februari 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi yakni 26,8 persen dan 21,7 persen. persen.

Selain itu, menurutnya, masalah pemerataan pembangunan yang belum optimal, tingkat pendapatan masyarakat asli Papua yang masih rendah, serta terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Republik Rakyat Mongolia Ingushetia Siarif Hasan, Ketua PDR RI Papua Mongolia, serta Ketua II DPD RI Yorris Raveyai, anggota PDR RI Papua Mongolia. , dan Anggota Komisi X DPR RI Robert Cardinal dan Rico Sia.

Selain itu, Sekretaris Daerah Organisasi Tari Provinsi Papua Iulian Flassey, Ketua DPR Papua Joni Banua Row, dan Ketua MPR Timothy Murib.

Artikel sebelumyaOkupansi RS Khusus COVID-19 Kota Bandung Menurun
Artikel berikutnyaWagub Sulut berharap tidak ada pungli di daerah tersebut.