Beranda Warganet MUI minta pemerintah klarifikasi aturan buka masjid saat PPKM

MUI minta pemerintah klarifikasi aturan buka masjid saat PPKM

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis meminta pemerintah memperjelas aturan terkait pembukaan masjid selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengendalikan penularan COVID-19 .

“Putusan pembatasan ibadah di Kementerian Dalam Negeri harus lebih jelas tentang fungsi masjid jika menjadi tempat ibadah, jika tidak menarik kerumunan,” katanya dalam keterangan tertulis kepada MUI, diterima di Jakarta, Senin. .

Sesuai dengan huruf g ketiga diktum Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali, tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng) serta sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai tempat ibadah) ditutup sementara selama darurat PMKM.

Ketentuan ini diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 menjadi: “Di tempat-tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng, serta tempat-tempat lain yang berfungsi sebagai tempat peribadatan). ) tidak diadakan bakti/kegiatan keagamaan selama periode PKBM dan kinerja bakti di rumah dioptimalkan.”

Cholil mengapresiasi perubahan posisi tersebut karena kata “tertutup” bisa diartikan masyarakat sebagai penutupan total masjid sebagai tempat ibadah.

Namun, dia menekankan pentingnya pemerintah menetapkan batasan yang jelas tentang ketentuan penyelenggaraan acara di tempat-tempat ibadah, termasuk di masjid.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat pengawasannya terhadap protokol medis di daerah-daerah dalam zona merah, termasuk memberlakukan pembatasan pada orang-orang yang beriman di masjid.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk mengajar takmir masjid. Masyarakat juga meminta kerjasamanya, jika ada tanda-tanda demam lebih baik tidak ke masjid,” ujarnya.

Dikatakannya, masjid dapat berfungsi sebagai posko penanganan COVID-19, pusat pendidikan pencegahan penularan virus corona, dan pusat penyaluran bansos.

Selama PMPM Darurat, katanya, pengurus masjid masih bisa mengirimkan simbol-simbol keagamaan melalui Internet.

“Anda bisa memfilmkan masjid dan kemudian menyiarkannya agar nanti orang bisa melihat tontonan atau kurbannya, misalnya karena orang tidak boleh berkumpul dan memfilmkan video ini,” penembakan tentu saja. Padahal, masjid tidak perlu ditutup karena ini,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKemendikbudristek menghargai sekolah yang memvaksinasi siswa
Artikel berikutnyaWapres Ajak Ulama dan Tokoh Agama Islam Hadapi COVID-19