Beranda Hukum MUI Probolingo Rilis Pengumuman OTT Pasca PDA

MUI Probolingo Rilis Pengumuman OTT Pasca PDA

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengeluarkan surat edaran menyusul operasi penangkapan yang dilakukan penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta jajarannya. suami Hasan Aminuddin.

“Menanggapi perkembangan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Probolinggo pasca OTT KPK terhadap Bupati Probolingo, MUI mengeluarkan enam butir SK,” kata Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo K.H. Munir Holili dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Kabupaten Probolinggo, Sabtu.

Pertama, MUI Kabupaten Probolinggo menyatakan keprihatinan dan penghormatan atas peradilan yang adil oleh aparat penegak hukum PKC.

Kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat ke Kabupaten Probolinggo untuk menjaga lingkungan yang kondusif di daerah tersebut.

Ketiga, menghindari upaya provokatif yang mengarah pada hasutan kebencian dan melampaui hukum positif dan Syariah.

Keempat, agar penyelenggara negara tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang di bawah pimpinan Pj Bupati Probolinggo (Plt).

Kelima, aparat keamanan TNI dan Polri untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terganggunya stabilitas di wilayah Kabupaten Probolingo.

Keenam, melakukan peristiwa-peristiwa tersebut di atas dengan introspeksi masa depan Kabupaten Probolinggo.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Badan Pengurus MUI Kabupaten Probolinggo yaitu oleh Ketua Umum K.H. Munir Holili dan Sekjen K.H. Sihabuddin Cholet.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penangkapan di rumah pribadi Bupati Probolinggo Puput Tantrian Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI Hasan Aminuddin, serta kepala desa. , yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan kepala desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli kepala desa, di antaranya empat sebagai penerima dan 18 dalam kasus suap.

Lima tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 31 Agustus 2021 hingga 19 September 2021, dan 17 tersangka lainnya ditahan mulai 4 September hingga 23 September 2021.

Artikel sebelumyaPolisi bubarkan pesta pernikahan di Medan, langgar PPKM
Artikel berikutnyaDPR Dukung Pembangunan Asrama Haji Wisma Marwah di Makassar