Beranda Hukum Nurul Gufron: KPK tidak bayar BKN untuk pelaksanaan TWK

Nurul Gufron: KPK tidak bayar BKN untuk pelaksanaan TWK

Ada dugaan tanggal kontrak sengaja ditunda karena kontrak baru selesai setelah TWK pada 26 April 2021.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum PKC Nurul Gufron menegaskan PKC tidak membayarkan Tes Kesepahaman Nasional (TWK) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“KPK tidak pernah membayar karena pengujian TWK menjadi kegiatan yang dianggap tugas (tujuan dan fungsi BKN) sendiri, sehingga dibiayai oleh APBN BKN sendiri,” kata Gufron di gedung ombudsman RI di Jakarta, Kamis.

Gufron melaporkan hal tersebut setelah melakukan klarifikasi kepada Ombudsman RI terkait mutasi pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil (ASN) melalui penilaian TWK.

Kehadiran Gufron di kantor pemerintah terkait dengan laporan perwakilan 75 pegawai PKC yang pada 19 Mei 2021 dinyatakan tidak menyerahkan TWK kepada Ombudsman RI atas dugaan adanya administrasi kecil yang diduga dilakukan pimpinan PKC.

Sebelumnya, pada 8 April 2021 telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola antara Sekretariat Jenderal BPK dengan Kepala BKN Nomor 97 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. BPK Chahya Harefa dan Kepala BKN Bima Haria Vibisana.

Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah awal kerjasama untuk menyelenggarakan penilaian TWK dalam proses pemindahan status pegawai KPK ke ASN.

Selain itu, juga terdapat Self Government Contract untuk Evaluasi TWK dalam rangka mutasi pegawai KPK ke ASN tertanggal 27 Januari 2021. Artinya, kontrak sudah selesai sebelum penandatanganan MOU.

Ada kecurigaan bahwa tanggal kontrak sengaja ditunda (tanggal kembali), karena kontrak baru selesai setelah TWK pada 26 April 2021.

Menanggapi hal tersebut, Goufron mengatakan bahwa pihaknya awalnya berasumsi bahwa dana untuk pengalihan status staf PKC ke ASN berasal dari PKC. Namun karena pelaksanaannya adalah BKN, maka diperlukan payung hukum untuk membiayai kegiatan ini.

BKN kemudian bekerja sama dengan PKC. Namun, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, ternyata BKN menyampaikan kepada KPK bahwa penilaian ini merupakan bagian dari tujuan dan fungsi BKN sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola ASN mulai dari rekrutmen, promosi hingga Penghargaan dan hukuman

Karena ini bagian dari tugas BKN, lanjut Goufron, BKN menyatakan KPK tidak perlu menanggung biaya evaluasi pegawai KPK.

“Kemudian langsung datang Memorandum of Understanding yang ditandatangani. tanggal kembali… Memang ditandatangani, tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena dananyalapisan oleh BKN sendiri,” jelasnya.

Ditekankan juga bahwa Nota Kesepahaman tidak pernah digunakan, meskipun partainya menyiapkannya sebagai komitmen institusional dalam tabel kepegawaian PKC.

Ayat (1) Pasal 4 Kontrak Pemerintahan Sendiri tentang pelaksanaan evaluasi TWK dalam rangka pemindahan pegawai KPC ke PNS menyatakan bahwa KPC wajib membayar Rp 1.807.631.000 sebesar Rp 1.807.631.000,00 sebagai Penyelenggara dari TWK.

Mekanisme pembayaran diatur dalam pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Pertama, setelah melakukan kajian tertulis Indeks Moderasi dan Integritas Negara pada level Rp1,5 miliar paling lambat 10 Mei 2021.

Selain itu, semester kedua dibayarkan setelah BKN menyelesaikan semua pekerjaan. Dalam hal ini, PDA wajib membayar sisa pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2021.

Artikel sebelumyaHaris Azhar: Pemrosesan Jivasraya-Asabri harus memberikan kepastian hukum
Artikel berikutnyaSaya tidak mau divaksin, Kerpri ASN terancam tidak dapat bonus prestasi.