Beranda News Ombudsman Sumbar mengawal adopsi CPNS pada 2021.

Ombudsman Sumbar mengawal adopsi CPNS pada 2021.

..untuk memantau dan mengawasi, dan membuka pos pengaduan untuk pelaporan publik

Padang (ANTARA) – Ombudsman HAM Sumbar (Sumatera Barat) bersiap melacak dan memantau penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) binaan pemerintah dengan membuka posko pengaduan pemilu CPNS 2021.

Ketua Harian Ombudsman Perwakilan Sumbar Younesa Rahman di Padang, Kamis, mengatakan pihaknya akan memantau dan mengawal serta membuka titik pengaduan bagi pelaporan publik, khususnya mereka yang kurang beruntung selama proses adopsi CPNS.

Menurutnya, keterbukaan informasi, mulai dari kebutuhan pegawai, pendidikan jabatan dan profesi, selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun.

Pemerintah daerah dan pusat terkadang memaknai secara berbeda baik pemerintah sebagai pengguna pegawai maupun pemerintah sebagai pemasok pegawainya.

“Misalnya Kemendikbud punya standar penetapan guru, Kemenkes juga punya standar sendiri, tapi dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah merujuk ke Kemen PAN RB,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat atau calon juga bisa memantau hal ini, dan jika mereka menemukan kecurangan atau kecurangan oleh pemerintah, mereka harus segera dilaporkan.

“Waktu sanggahan yang diberikan panitia sudah waktunya, tapi kalau tidak ada tindak lanjut bisa dilaporkan ke Ombudsman,” kata Younes.

Selain itu, Ombudsman melihat potensi kecurangan administrasi dalam proses adopsi CPNS, mulai dari penolakan layanan, penyimpangan prosedur yang tidak sesuai, hingga tindakan ilegal.

Younes menambahkan, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Lisensi Guru akan ditinjau tahun ini dalam pembentukan guru dan tenaga kesehatan.

Pada tahun 2019, 21 laporan telah dikirim ke Ombudsman Sumbar, 18 laporan dilanjutkan untuk dipertimbangkan, dan 3 laporan dalam tahap konsultasi.

Pada 2020, kata dia, ada 6 laporan pengaduan terkait pendidikan, pembatalan ujian akhir, evaluasi kinerja (SKB), keterlambatan pengajuan dokumen PNS yang dinyatakan diterima, dan pembatalan SKD.

Tahun lalu ada calon yang dialihkan administrasinya ke CPNS kemudian dinyatakan tidak sah karena peminatannya tidak memenuhi syarat. Ia juga menyampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian dan dapat menimbulkan kecurangan oleh unsur-unsur panitia daerah dan pusat dalam pelaksanaan CPNS ini.

Pelaksanaan CPNS 2021 terdiri dari tiga tahap seleksi, dimulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS yang keduanya akan menggunakan CPNS. Tes komputer (WARNA).

Tahun ini, Pemerintah akan membuka lowongan untuk 707.622 formasi kualifikasi CPNC dan PNPK, termasuk formasi umum dan khusus. Formasi khusus akan dialokasikan untuk lulusan terbaik, penyandang disabilitas, diaspora, serta pria/wanita Papua dan Papua Barat.

Ombudsman juga mengingatkan, sedikitnya dua persen dari total alokasi kebutuhan ONS yang ditetapkan menteri, dialokasikan untuk pembinaan penyandang disabilitas.

Artikel sebelumyaPolisi mengungkap ratusan juta pencurian ATM di Bali
Artikel berikutnyaBNNP Sulawesi Tenggara Tangkap Pelaku dari Jaringan Lapas