Beranda News Pakar: Data 110 juta warganet setuju pilkada dipindah dari mana?

Pakar: Data 110 juta warganet setuju pilkada dipindah dari mana?

Semarang (ANTARA) – Pakar keamanan siber Dr Pratama Persadha mempertanyakan sumber data 110 juta warganet yang setuju menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Luar biasa bahwa 110 juta data dalam jumlah besar netizen yang setuju untuk menunda pemilu, dari mana sumber datanya?” tanya Pratama dalam percakapan WhatsApp dengan ANTARA di Semarang, Senin malam.

Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan tidak akan ditunda atau tetap berlangsung pada 14 Februari 2024.

Hal itu disampaikan Pratama sekaligus menanggapi kontroversi penundaan pemilu yang mengemuka pasca pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan bahwa 110 juta orang ingin pemilu ditunda. Informasi ini diketahui melalui data dalam jumlah besar.

Namun, lanjut Pratama, sejauh ini Luhut Binsar Panjaitan belum mengungkapkan data tersebut, meski banyak pihak yang mendesak LBP untuk mengungkapkan data tersebut.

Pratama juga mengatakan bahwa proses bagaimana dan dimana data ini diambil harus jelas agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Secara teknis, ada banyak cara untuk mempelajari percakapan publik di media sosial atau platform internet lainnya, katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dipertanyakan dari platform mana data 110 juta netizen yang dikirimkan Luhut Binsar Panjaitan itu diambil? Apa metodologinya?

“Hal ini perlu dikomunikasikan kepada publik agar semua pihak dapat mengapresiasi ruang lingkup dan juga membuka ruang diskusi,” kata Pratama yang pernah menjadi pejabat Badan Sandi Negara (Lemsaneg) yang bertransformasi menjadi Badan Nasional . Badan Keamanan Siber dan Kriptografi (BSSN).

Jika Anda ambil dari Twitter, hanya ada 15 juta pengguna aktif jejaring sosial ini di negara ini. Selain itu, ada juga banyak akun anonim. Menurut Pratama, 110 juta data tidak dapat diambil dari Twitter.

Dia menyebutkan hasil studi CISSReC menggunakan akun Twitter Open Source Intelligence (OSINT), yang berbicara tentang perluasan posisi dan tiga periode dalam kisaran 117.746 (tweet, Membalas, retweet) dan mencapai 11.868 berita online (on line).

Dari data diketahui 83,60 persen “menentang” penundaan pemilu di Twitter, dan 16,40 persen “mendukung”. Sedangkan di media online, yang kontra 76,90% dan yang pro 23,10%.

“Dari data ini saja, jelas semakin banyak masyarakat yang menolak penundaan pemilu,” kata Pratama yang juga ketua Lembaga Penelitian Siber Indonesia CISSReC.

Hasil studi CISSReC terkait dengan perpanjangan pekerjaan dan tiga periode. ANTARA/HO-CISSReC

Artikel sebelumyaGP Ansor desak polisi segera tangkap pelaku pencabulan anak Ade Armando
Artikel berikutnyaGubernur Kaltim: Maraknya Tambang Ilegal Akibat Perubahan UU Minerba