Beranda Hukum Pakar hukum: Perlu dihilangkan kata-kata pasal tentang santet dari RUU KUHP.

Pakar hukum: Perlu dihilangkan kata-kata pasal tentang santet dari RUU KUHP.

Artinya ada indikasi bahwa orang-orang mahir dalam ilmu sihir. Kalau begitu jangan salahkan masyarakat untuk santet, artinya nanti, mungkin para hakim juga belajar tentang santet, para pembela ilmu santet, jadi mahkamah santet

Purwokerto (ANTARA) – Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (tidak ada rekomendasi) Profesor Hibnu Nugroho Purwokerto berpendapat, kata-kata pasal yang berkaitan dengan kesaktian atau santet harus dihilangkan dari RUU KUHP.

“Kalau kita lihat pasal 252 KUHP, ini orang yang mengaku santet. Jika dia mengaku santet, berarti ada tuduhan santet. Ini artikel mesum menurut saya,” kata Hibnu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Rabu.

Dalam hal ini, kata dia, pasal yang bermasalah berarti di era sekarang ini, semua pembuktian dilakukan secara forensik.

Namun, lanjutnya, Pasal 252 RUU KUHP sebenarnya mengatur tentang pengakuan santet.

“Artinya ada tanda-tanda bahwa orang-orang mengerti ilmu sihir. Kalau begitu jangan salahkan masyarakat karena santet, artinya nanti, mungkin para hakim juga belajar tentang santet, para pembela ilmu santet tahu, jadi ini sidang santet,” ujarnya. …

Diakuinya, kata-kata pasal tentang ilmu gaib atau santet saat ini masih diperdebatkan, meski dalam undang-undang disebutkan orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib atau mengaku memiliki kekuatan gaib.

Menurutnya, konsep pengakuan dalam undang-undang menyiratkan adanya santet.

“Jadi saya kira ini (artikel tentang santet) bisa disebut langkah mundur, karena saat ini ada kedokteran forensik, bukti ilmiah mengapa santet masih ada. Ini masih relevan,” katanya.

Khibnu mengatakan jika ini relevan, berarti ke depan akan ada alat bukti santet, sehingga nantinya bermasalah karena penyidik, jaksa, penasihat hukum dan hakim perlu mengetahui santet.

Menurutnya, santet tidak dapat dibuktikan secara logika dan forensik, karena merupakan ilmu gaib.

“Ini yang tidak dia temukan di sana, misalnya orang yang dibakar, sedang sakit kesehatan, tetapi orang-orang mengatakan telah terkena santet, terbukti dengan adanya kayu, paku, dan lain-lain,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, kata-kata dalam klausul santet harus dihilangkan dari RUU KUHP, karena tidak sesuai dengan perkembangan peradilan berbasis teknologi.

Sebagaimana diketahui dalam susunan kata ayat (1) pasal 252 Rancangan KUHP, dikatakan: “Setiap orang yang mengaku mempunyai kesaktian, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain yang karena perbuatan, dapat menyebabkan sakit, kematian atau penderitaan batin atau jasmani, orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 252 (2) menyatakan: “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan suatu perbuatan dengan tujuan memperoleh keuntungan, penghidupan, atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga). “

Sementara itu, dalam penjelasan ayat (1) pasal 252 Rancangan KUHP disebutkan: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh praktek ilmu hitam, yang secara yuridis menyulitkan pembuktiannya. Posisi ini juga dirancang untuk mencegah dini dan penghentian praktik. kewaspadaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun (santet).” *** 2 ***

Artikel sebelumyaPengadilan Distrik Chianzhur Menangguhkan Persidangan yang Dimulai Minggu Depan
Artikel berikutnyaCuplikan terakhir "Pasukan bunuh diri" fokus untuk menampilkan Bloodsport