Beranda News Pakar Hukum Tata Negara Dukung Penguatan Kelembagaan DPD RI

Pakar Hukum Tata Negara Dukung Penguatan Kelembagaan DPD RI

Jakarta (ANTARA) – Ahli hukum tata negara Margarito, Kamis, mendukung penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Ingushetia (DPD), karena semua lembaga di Kompleks Parlemen harus setara.

Margarito, dalam diskusi panel di Jakarta, Rabu, meminta DPD RI menyiapkan strategi yang bersifat politis dalam rangka melaksanakan agenda penguatan tersebut.

“DPD harus main kartunya, misalnya tidak memberikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) atau opini, maka DPR tidak bisa melanjutkan pembahasan karena akan ada cacat hukumnya,” kata Margarito, Kamis dalam acara obrolan Senator (Obras).

Menurut Margarito, langkah tersebut bisa menjadi strategi politik yang bisa dilakukan DPD RI.

“Saya dukung DPD RI, jadi DPD harus tampil kesombongannya juga. Anda tidak dapat meninggalkan nasib Anda atau berharap orang baik v di sana… Tidak ada belas kasihan dalam politik, ”kata Margarito.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa DPD RI harus tegas pada posisinya, misalnya membuat hambatan sistem negosiasi dan kesepakatan untuk memperkuat lembaga DPD dapat berlangsung.

“Kalau undang-undang sedang dibahas di suatu daerah, jangan dibahas. Dimana ada kebijakan yang menggunakan saling pengertian terlebih dahulu, karena berhadapan dengan kepentingan yang berlawanan. Ini kompetisi,” katanya.

Ia melanjutkan, posisi pemerintah saat ini kurang berimbang karena DPR RI masih memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga perwakilan lainnya.

“Ada lembaga ketatanegaraan, secara demokratis kita subordinasikan. Dengan kata lain, ada institusi yang kekuatan penuh (Berwenang penuh, red.) ”, – kata Margarito menjelaskan hubungan DPR RI dengan DPD RI.

“Jadi untuk beberapa alasan itu harus diubah. Kita tidak bisa terus hidup dengan satu institusi yang lebih besar dari yang lain,” tambahnya.

Acara diskusi Senator Chat merupakan rangkaian acara peringatan 17 tahun DPR RI yang tahun ini bertemakan “Amandemen dan Rezim Bikameral: Upaya Melaksanakan Demokrasi Modern Berdasarkan Konstitusi Negara”.

Dalam acara ini, Kamis Margarito menyampaikan pandangannya kepada DPD RI bersama tokoh-tokoh lainnya, antara lain Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiyar Najamudin, anggota DPD RI Tamsil Linrung, anggota DPD RI Zulfikar Ass Sadikin dan guru besar ahli hukum tata negara. Denny Indrayana.

Artikel sebelumyaPenetrasi kelompok radikal ke dalam aparatur negara seringkali tidak dilakukan.
Artikel berikutnyaPolisi Bogor menahan seorang wanita penjual barang kadaluarsa