Beranda News Pansus memastikan pengembangan IKN tidak membebani APBN

Pansus memastikan pengembangan IKN tidak membebani APBN

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR RI Junimart Girsang memastikan pembangunan Pemerintah Daerah Khusus untuk IKN Nusantara tidak akan membebani penerimaan negara dan anggaran belanja (APBN).

“IKN ini tidak membebani APBN, dalam rapat panitia kerja (Panja), kelompok pembangunan (Timus) dan kelompok sinkronisasi (Timsin) tidak ada yang mengatakan bahwa IKN dituduh APBN. Bukan berarti negara tidak mengeluarkan anggaran, tapi tidak membebani APBN,” kata Junimart di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, penggunaan APBN hanya akan bermanfaat dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Junimart membantah informasi yang dimuat dalam situs IKN, yang menyebutkan 53,5 persen pendanaan IKN menggunakan APBN, dan sisanya 46,5 persen menggunakan dana lain dari Skema Kerja Sama Pemerintah (GBP), swasta, dan badan usaha milik negara (BOOMN).

“Jelas, kami berpegang pada RUU yang pada akhirnya akan menjadi undang-undang. Karena aturan yang akan digunakan di ICH adalah undang-undang dan bukan informasi lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pembiayaan IKN tidak akan membebani APBN dan merupakan bagian terpenting, seperti yang disampaikan DPR RI dalam RUU IKN.

“Kalau ditanya di mana? Tentu pemerintah sudah punya keputusan soal ini. Ini akan kita masukkan ke dalam RUU, nanti kita perbaiki dengan keputusan presiden,” katanya.

Karena itu, dia meyakini pemerintah sudah memiliki solusi terkait pendanaan IKN, yakni tidak menggunakan anggaran yang diterima dari APBN. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui dan yakin bahwa pembangunan ICH tidak membebani APBN.

Artikel sebelumyaGibran menanggapi kontroversi kemasan makanan dengan foto Kasang
Artikel berikutnyaPeninggalan museum La Pawowi dicuri oleh pencuri