Beranda News Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan segera mendirikan mall pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan segera mendirikan mall pelayanan publik.

Simpang Empat, – (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat berencana mendirikan Pusat Perdagangan Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan pelayanan publik atas barang, jasa atau pelayanan administrasi di daerah tersebut.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Selasa mengatakan, MPP merupakan tempat berkembangnya kegiatan atau kegiatan pelayanan publik baik barang, jasa maupun pelayanan administrasi, yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.

Selain itu, layanan BOMS, BOMS dan BOMS juga disediakan untuk memberikan layanan yang cepat, sederhana, terjangkau, aman dan nyaman. “MPP ini sangat didukung DPRD Pasaman Barat, khususnya Komisi I, karena Pemkab sudah mengalokasikan dana Rp 100 juta untuk rencana ini,” ujarnya.

Menurutnya, jika MPP ini ada, maka Kabupaten Pasaman Barat akan menjadi daerah kelima di Sumbar yang memiliki MPP setelah Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, dan Pariaman.

Dikatakannya, kehadiran MPP ini di masyarakat nantinya dapat membantu dan memudahkan masyarakat karena pelayanan ini terpusat dan terintegrasi. Dalam hal ini, semua pihak diminta untuk saling membantu dan mendukung.

“Rencana awal ini, kita akan membuat posko di lantai satu kantor bupati agar kantor kepala dinas pindah ke lantai tiga. Paling lambat Januari 2023 nanti berfungsi,” ujarnya.

Anggota DPRD Pasaman Barat Muhammad Guntara menjelaskan, MPP ini merupakan tujuan bersama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Menurutnya, dukungan yang diberikan perwakilan rakyat itu nyata dengan anggaran Rp 100 juta untuk perencanaan.

“MPP ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu, mari bersama-sama BUMN, BUMD, perbankan menyelesaikan MPP ini. Karena tanpa dukungan kita semua, rencana ini tidak akan berhasil,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tunggal Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Pasaman Barat, Fadlus Sabi, menjelaskan prinsip-prinsip MPP ini untuk keterpaduan, efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan.

Sementara itu, landasan hukum pelaksanaan PRL, menurut dia, adalah Perpres No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan MSP. Peraturan Menteri PAN-RB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan MPP.

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan MPP dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Jasa Strategis Terintegrasi.

“Instansi yang bergabung terdiri dari pemerintah daerah seperti Dinas Catatan Sipil, Dishub, PTSP, BUMN Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PLN, Taspen, BUMD seperti PDAM, Bank Nagari, bank seperti BRI, Bank Mandiri BNI dan lain-lain,” jelasnya.

Artikel sebelumyaTNI-Polri Fasilitasi Kunjungan Ibu Negara Yriana ke Labuan Bajo
Artikel berikutnyaVino Bastian merasa spesial saat pertama kali bermain horor "Kodrat"Mengapa?