Beranda Hukum Pemkab Garut memberlakukan mobil ganjil genap di pusat kota

Pemkab Garut memberlakukan mobil ganjil genap di pusat kota

Sebetulnya tidak perlu lagi seksi-seksi, namanya juga PPKM, jadi ada pembatasan komunitas, jadi kami mohon maaf

Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat memberlakukan aturan genap bagi kendaraan roda dua dan empat di perkotaan untuk meminimalisir aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19 di Garut.

“Sekarang tidak ada isolasi, ada keberpihakan ganjil genap, genap genap, ganjil genap hanya mengurangi wilayah kategori kepatuhan protokol kesehatan,” kata Bupati Garuta Rudi Gunawan usai rilis COVID-19. -19 Tim Pelacak Wabah dari kesatuan TNI dan TNI. Polisi di Bakorville Garut, Jumat.

Ia mengatakan Kabupaten Garut saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebagai daerah untuk menerapkan PPKM Level 4 karena angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi.

Salah satu upaya pembatasan aktivitas publik di masa pandemi ini adalah penerapan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di perkotaan, ujarnya.

“Kami tidak perlu sekat lagi, namanya juga PPKM, jadi ada pembatasan komunitas, jadi kami mohon maaf,” ujarnya.

Sementara itu, penerapan aturan ganjil genap sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut 443,2/2442/Tapem tentang pelaksanaan PPKM Tingkat 4 di Kabupaten Garut dengan menerbitkan SE Bupati Garut 443,2/2472/Tapem. dengan menambahkan beberapa penyesuaian, salah satunya adalah pengaturan ganjil dan genap.

Ditulis oleh SE Bupati Garut, setiap warga yang menggunakan kendaraan akan melewati ruas Jalan Ahmad Yani dari simpang BNI hingga simpang Asia Plaza mulai 6 hingga 9 Agustus 2021 mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Penetapan kegenapan dan keganjilan dilakukan sesuai dengan tanggal penanggalan sesuai dengan digit terakhir nomor STNK, dan nol dianggap genap.

Angka ganjil terakhir dapat digunakan untuk tanggal ganjil, dan dengan angka genap untuk tanggal genap.

Pelaksanaan rekayasa ganjil genap dikecualikan untuk kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas, ambulans/ mobil jenazah, kendaraan tenaga medis yang bertugas, mobil pemadam kebakaran.

Selain itu, kendaraan darurat, angkutan umum dengan tanda kuning nomor kendaraan utama, kendaraan khusus untuk pengangkutan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas.

Kemudian logistik sembako, kendaraan pimpinan instansi pemerintah, ketua DPRD dan Forkopimda, kendaraan dinas operasional plat merah nomor kendaraan, TNI dan Polri, serta kendaraan sesuai ketentuan lainnya.

Artikel sebelumyaMasuk PPKM level 3, Aceh Barat menyelenggarakan sekolah online lagi
Artikel berikutnyaBSN Promosikan Penyusunan Literasi SNI