Beranda News Penandatanganan APBD KUA PPAS Jember Berarti Gangguan

Penandatanganan APBD KUA PPAS Jember Berarti Gangguan

Tugas saya hanya mengingatkan, karena kami khawatir dengan tindakan hukum dari masyarakat….

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Penandatanganan Perubahan Kebijakan Fiskal Bersama dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD TA2021 TA2021 di Kabupaten Jember, ditandai dengan hiatus anggota dewan dalam rapat pleno di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

“Gangguan kepemimpinan. Hari ini adalah hari Sabtu, sedangkan menurut aturan dewan, hari kerja adalah dari Senin hingga Jumat, dan jika ingin melakukan kegiatan di luar pekerjaan, ini masih diperbolehkan, asalkan hanya dengan persetujuan ketua dewan, ” kata Ketua Komisi A DNRD Jumber Tabroni, disela rapat paripurna DPRD Jember.

Menurut dia, hasil rapat paripurna itu nantinya akan menjadi dokumen yang bisa diakses publik. Namun, dia merasa hal itu tidak sesuai aturan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan penandatanganan KUA perubahan PPAS menjadi APBD 2021 pada Sabtu.

“Tugas saya hanya mengingatkan karena kami khawatir ada gugatan dari masyarakat, dan jika itu terjadi dan kalah dalam gugatan, tentu akan sangat memalukan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, beberapa anggota dewan juga ikut putus, menyanggah pandangan yang diungkapkan ketua Komisi A, dan meminta ketua rapat untuk melanjutkan penandatanganan KUA perubahan PPAS menjadi APBD 2021 agar litigasi berlanjut hingga selesai.

Ketua DPRD Jember Itkon Syauki mengatakan, total APBD yang disepakati dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 2021, turun sebesar Rp 39.053 miliar dari Rp 4,448 triliun menjadi Rp 4,409 triliun.

Pendapatan daerah kemudian diproyeksikan meningkat Rs 3,028 miliar dari Rs 716,851 miliar menjadi Rs 719,879 miliar.

Pendapatan transfer menurun sebesar Rs 53.427 miliar, sementara pendapatan daerah lainnya yang sah meningkat sebesar Rs 16.003 miliar.

“Materi dan bahan pembahasan lainnya dalam rapat DPRD akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman antara KUA dan PPAS yang akan ditandatangani pada rapat paripurna hari ini,” ujarnya.

Artikel sebelumyaPolisi selidiki insiden keracunan massal di Takalar, Sulawesi Selatan
Artikel berikutnyaDPRD Kota Bogor Dorong Vaksinasi Anak Di Bawah 12 Tahun