Beranda Hukum Pengadilan menjelaskan, penyelesaian kasus RPO dan SKLS memakan waktu 2,97 bulan.

Pengadilan menjelaskan, penyelesaian kasus RPO dan SKLS memakan waktu 2,97 bulan.

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan alasan penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali (PUU) dan Sengketa Kewenangan Negara (SKLN) pada 2021 yang rata-rata memakan waktu hingga 2,97 bulan.

“Alasannya Januari-April 2021 MK akan fokus menyelesaikan perkara pilkada,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang paripurna khusus laporan tahunan yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta. , Kamis.

Sebab, menurut aturan penyelesaian perkara pilkada, jangka waktunya adalah 45 hari kerja sejak permohonan didaftarkan ke lembaga tersebut.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sidang OPP,” ujarnya.

Pada intinya peraturan ini menyatakan bahwa pengadilan menjalankan kekuasaan lain bersamaan dengan tahapan pertimbangan perkara RPO, kemudian tahapan pertimbangan perkara RPO disesuaikan dengan pelaksanaan kekuasaan lain yang ditentukan.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara PRB setelah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak, yakni pada Mei hingga Desember 2021, atau dalam waktu delapan bulan.

Meski digelar dalam waktu delapan bulan dan sidang ditunda, MK tetap bisa memutus perkara dalam waktu yang relatif singkat.

“Penting untuk diketahui bahwa meskipun kasus OPP dan kasus SKLN belum selesai dalam waktu penyelesaiannya, pengadilan telah melakukan upaya serius untuk memastikan semua kasus segera diselesaikan,” katanya.

Namun, perlu diingat bahwa istilah penyelesaian suatu perkara tidak hanya bergantung pada MK, tetapi juga pada peserta dalam prosesnya.

Artikel sebelumyaPolisi Jawa Tengah menyangkal mengintimidasi warga Vadas agar menyetujui penambangan
Artikel berikutnyaOmbudsman NTT menegaskan pemecatan aparat desa tidak sesuai prosedur