Beranda News Pengamat: Digitalisasi pemilu bisa dilakukan di beberapa daerah.

Pengamat: Digitalisasi pemilu bisa dilakukan di beberapa daerah.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berani memprakarsainya.

Tanjungpinang (ANTARA) – Pengamat politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Haji Bismar Arianto meyakini digitalisasi pemilu bisa dilakukan di beberapa wilayah Indonesia yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

“Memanfaatkan teknologi pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilu di beberapa daerah dimungkinkan jika tidak bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berani memulai ini,” kata Bismar Arianto dari Tanjungpinang. Sabtu.

Bismar memahami sarana dan prasarana di beberapa daerah di Indonesia belum memadai untuk menerapkan e-voting dan e-CV. Salah satu penyebabnya adalah jaringan internet yang tidak memadai.

Namun, pemerintah dan pejabat pemilu memiliki cukup waktu untuk mendorong ISP membangun jaringan Internet berkinerja tinggi di lokasi yang sulit dijangkau.

Jika hal ini tidak memungkinkan, maka digitalisasi pemilu sudah cukup untuk menahan mereka di daerah-daerah yang memiliki jaringan internet yang memadai.

“Ketika ditanya apakah e-voting diperbolehkan (beberapa daerah menerapkan e-voting), seharusnya diperbolehkan,” katanya lagi.

Pengecualian pada pemilu sebelumnya diselesaikan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya, di sejumlah desa di Papua, pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken atau ikat.

Pelaksanaan noken diawali dengan pertemuan musyawarah dengan masyarakat luas atau dengan individu-individu tertentu sebagai pengambil keputusan. Kemudian masyarakat adat Papua mempercayai orang-orang tertentu dengan hak pilihnya dalam pemilu.

“Dari contoh ini, saya ingin menyimpulkan bahwa ada pengecualian dalam pemilu. Dan pengecualian tersebut juga menimbulkan opini publik bahwa digitalisasi pemilu bisa dilakukan di beberapa wilayah Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, status resume elektronik yang selama ini digunakan harus ditingkatkan dari alat dan publikasi menjadi hasil rekapitulasi resmi.

“Kalau hanya sekedar alat dan toh menggunakan cara tradisional tentu tidak maksimal. Yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas atau kemampuan mendigitalkan pemilu sehingga menjadi alat ukur resmi pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota KPU RI Arif Budiman mengatakan, sejak 2009 pihaknya selalu menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, teknologi yang digunakan sesuai dengan apa yang berkembang saat itu.

“Kami menggunakan berbagai aplikasi untuk mempermudah pemilu,” katanya.

Ketua KPU RI Iham Saputra mengatakan, kebutuhan pemilu bukan di electronic voting, tapi di electronic suming up. “Apa yang kita butuhkan untuk e-Rekap. Ini yang perlu ditingkatkan kapasitasnya,” ujarnya juga.

Artikel sebelumyaDua kebun raya mangrove Surabaya menyerap ribuan ton emisi karbon
Artikel berikutnyaMukomuko bekerja sama dengan LBH dalam gugatan dari mantan kepala desa