Beranda Hukum Pengamat: Kedaulatan Maksimum Melalui Kontrol Ruang Penerbangan

Pengamat: Kedaulatan Maksimum Melalui Kontrol Ruang Penerbangan

Jakarta (ANTARA). Pengamat Militer Benny Sukadis menilai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dimaksimalkan melalui penguasaan wilayah udara (flight information region/FIR) di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. daerah.

“Ya, manajemen POHON CEMARA Ini sangat penting karena para pejuang kita tidak lagi harus melapor ke Singapura jika terbang melalui Batam dan Natuna,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dengan pengambilalihan ini, Indonesia juga akan diuntungkan secara ekonomi, yaitu biaya yang dihasilkan dari pengelolaan POHON CEMARAdia berkata.

Beni mengatakan pengambilalihan tersebut merupakan keberhasilan lobi tingkat tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian dan departemen terkait.

“Upaya lobi ini sudah berlangsung lama dan merupakan salah satu kompromi dalam negosiasi kesepakatan pertahanan,” kata Beni.

Dia menjelaskan POHON CEMARA adalah pengelolaan informasi penerbangan di bidang yang terkait dengan aspek teknis keselamatan penerbangan.

Saat Indonesia berkuasa POHON CEMARA, maka negara berkewajiban untuk menjamin keselamatan penerbangan, baik nasional maupun internasional, di wilayah kedaulatannya. Dengan demikian, tanggung jawab Indonesia menjadi semakin besar.

“Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan SDM kita mengelola POHON CEMARA yang terbentang dari Selat Malaka hingga Natuna,” ujarnya.

Kementerian Pertahanan mengungkapkan melalui akun media sosialnya bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri lainnya mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan di Bintan.

Akibatnya, Indonesia dan Singapura telah merundingkan beberapa nota kesepahaman di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan untuk memperkuat kedaulatan nasional, yaitu POHON CEMARA dari Singapura hingga Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1990-an.

Perjanjian ekstradisi ditandatangani untuk mencegah dan memberantas kegiatan kriminal lintas batas seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Termasuk juga nota kesepahaman tentang komitmen untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Artikel sebelumyaELSAM: BI perlu perbaiki kebijakan proteksi data internal
Artikel berikutnyaMenteri PPPA Apresiasi Penanganan Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Anak