Beranda Hukum Pengamat: MAKI salah menggugat Ketua DPR

Pengamat: MAKI salah menggugat Ketua DPR

Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Irfan Fahmi menilai rencana Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat ketua DPR. Poin Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Irfan Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan surat ketua DPR tentang pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan dijadikan dasar gugatan MAKI, belum bisa menjadi objek gugatan. administrasi negara (PT).

“PTUN hanya akan mengadili semua putusan tata usaha negara yang sifatnya tidak manusiawi (putusan), kalau sekedar pemberitahuan tidak bisa. Ini sangat salah,” kata Irfan.

Apalagi, kata Irfan, surat dari ketua DPR yang akan dijadikan dasar gugatan MAKI itu hanya pemberitahuan, bukan surat keputusan.

“Surat DPR tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh TUN karena belum final dan mengikat serta belum menimbulkan akibat hukum individu,” katanya.

Dasar gugatan MAKI adalah surat Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI perihal pengajuan nama-nama calon anggota BPC RI, terdiri dari 16 orang.

“Untuk surat yang berisi nama-nama calon anggota BPK, artinya ini surat keterangan atau pemberitahuan, bukan keputusan,” kata Irfan.

Menurut Irfan, jika gugatan tetap diajukan, PTUN tetap akan menerima gugatan, namun pertimbangan gugatan tidak mudah.

“Saya yakin PTUN akan menolak gugatan MAKI atas gugatan TUN pada tahap praperadilan, karena itu di luar kewenangan PTUN,” kata Irfan yang juga mengajar hukum acara PTUN di Fakultas Hukum Unpam Tangsel ini.

Sebagai informasi, surat dari ketua DPR RI kepada pimpinan DPD RI sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR, dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Sementara itu, aturan DPR mengatur tentang teknis pemberitahuan pemilihan anggota DPR oleh pimpinan DPR kepada pimpinan DPD sebagai bahan pertimbangan DPD.

Artikel sebelumyaBSN Promosikan Penyusunan Literasi SNI
Artikel berikutnyaPeran mulia Babinsa dalam melayani orang-orang yang terkena dampak mahkota