Beranda Hukum Pengamat: Polisi di bawah kementerian bisa memprovokasi kegagalan nasional

Pengamat: Polisi di bawah kementerian bisa memprovokasi kegagalan nasional

Jakarta (ANTARA) – Pengamat Polri Inspektur Jenderal Paul. (Purn) Sisno Adivinoto menilai upaya beberapa pihak yang mensubordinasikan Polri kepada kementerian dapat menyebabkan kemunduran di tanah air, terutama di bidang keamanan dan pelayanan publik.

Menurut Sisno, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada Minggu di Jakarta, kemunduran nasional bisa jadi, penyerahan Polri ke kementerian akan menghambat kecepatan gerak dan pelayanannya dengan tetap menjaga keamanan dalam negeri atau melayani penduduk secara langsung ke kementerian. sektor keamanan.

“Intinya upaya membawa Polri di bawah kementerian hanya akan berfungsi untuk menjinakkan Polri, sehingga gerak dan pelayanannya dengan tetap menjaga keamanan dalam negeri dan secara langsung, cepat dan bermakna melayani masyarakat di bidang keamanan tentunya akan menjadi kompleks dan bermakna. . sulit,” katanya.

Selain itu, Sisno mencontohkan kerja polisi dalam memerangi pandemi COVID-19.

Menurut dia, penunjukan Polri yang berada di bawah langsung Presiden turut mendorong ketepatan mereka dalam memantau percepatan pelaksanaan program Presiden untuk memerangi pandemi COVID-19.

“Responsivitas Polri dalam mengawasi percepatan program presiden secara keseluruhan telah membuat negara ini aman dan kondusif bagi pembangunan bangsa dan negara, meski sempat dilanda pandemi internasional,” jelasnya. .

Di sisi lain, kata Sisno, jika polisi berada di bawah kementerian, tentu tidak bisa secepat dan secepat sekarang.

Ia juga mengatakan bahwa perubahan status polisi dari militer menjadi sipil sejak Reformasi membawa dampak ke seluruh negeri berupa kemajuan pesat peran polisi dalam menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sisno juga mengatakan, perubahan status membuat Polri dan seluruh kiprahnya lebih humanis dan demokratis.

Padahal, lanjutnya, sejak Reformasi, polisi tumbuh dan mendarah daging di masyarakat, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya meningkat.

Selain itu, Sisno juga mengapresiasi Polri yang semakin menjauhkan diri dari lingkungan politik praktis ketika mengambil keputusan yang tidak bermanfaat di tingkat nasional atau daerah, sehingga setiap tindakan kepolisian untuk menegakkan hukum menjadi sangat alim.

Hiruk pikuk politik dan rivalitas yang tidak melibatkan Polri dalam pengeluaran energi, menjadikan Polri lebih profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik yang mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat di negara, memprediksi perubahan lingkungan strategis, tanggung jawab untuk semua. warga negara, bahkan secara transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan amanatnya secara adil dalam rangka mematuhi hukum negara,” jelas Sisno.

Artikel sebelumya"Bajak Laut: Bendera Goblin" mencapai 1 juta penonton
Artikel berikutnyaPrabowo ingin SMA Tarun Nusantara setara dengan sekolah terbaik di dunia