Beranda News Pengamat: Politik identitas diperkirakan akan digunakan pada pemilihan umum 2024.

Pengamat: Politik identitas diperkirakan akan digunakan pada pemilihan umum 2024.

Jakarta (ANTARA). Komentator politik Universitas Paramadin Ahmad Khairul Umam memprediksi dalam diskusi di Jakarta, Selasa, bahwa partai politik masih bisa menggunakan politik identitas pada pemilihan umum 2024 jika ada momentum.

“Kalau ada momentum, masih bisa dibuka, politik identitas bisa digunakan, maka saya yakin mereka akan terus menggunakannya karena murah dan efektif untuk mobilisasi massa,” kata Umam di Forum Demokrasi Paramadine ke-3. (PDF) acara diskusi. .

Dia menjelaskan, kemungkinan menggunakan politik identitas untuk memenangkan suara terbuka lebar mengingat tumbuhnya sikap hak terhadap pemerintah.

“Yang terpenting, dari segmen Islam (misalnya) di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo, red.), ruang dialog relatif minim, terutama untuk kelompok Muslim (konservatif, sekitar red). Frustrasi, kemarahan dari kelompok ini, terutama kelompok yang tepat, jika tidakmendukung (pemerintah, red.), itu akan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung mereka yang mereka dukung,” kata Umam, presiden direktur Institut Kebijakan Publik Paramadina.

Namun, terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Umam memprediksi politik identitas tidak akan lagi diintensifkan dibandingkan Pilpres 2019.

Politik identitas semakin intensif pada Pilpres 2019 karena capres (cawapres) dan cawapres (cavapres) memanfaatkan sentimen yang berkembang dari kelompok sayap kanan/konservatif dan kelompok nasionalis saat itu.

Namun, Umam ragu langkah yang sama akan terulang kembali karena Ketua Umum Partai Gerindra DPP Prabowo Subianto yang semula merupakan rival kuat Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah.

Keputusan itu diharapkan dapat mengurangi dukungan Prabowo dari kelompok sayap kanan/konservatif, kata Umam.

“Saya tidak yakin Prabowo akan kembali menggunakan peta AS dalam politik identitas karena sudah dianggap tidak sesuai dengan pernyataan dan langkah politiknya,” kata Umam.

Ia juga menilai calon presiden potensial lainnya seperti Ganjar Pranovo, Puan Maharani, Agus Harimurthy Yudhoyono dan Anis Baswedan tidak boleh terlalu banyak menggunakan politik identitas dalam kampanyenya karena akan kontraproduktif.

Anies memang mendapat dukungan suara dari politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, situasi saat itu Anies menghadapi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), katanya.

“Kalau Anis misalnya menggunakan pertanyaan seperti itu saat Pilkada, saya kira kurang produktif,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baydowi menilai sulit bagi partai politik, terutama yang tergabung dalam kelompok Islam, untuk menghindari politik identitas.

Ia juga mengatakan bahwa politik identitas boleh digunakan partai politik selama dalam batas wajar.

“Politik identitas dalam batas wajar menurut kami sah-sah saja, misalnya, Platform berpesta Ahlussunna wal Jamaa politik (Islam) wasatiya (sedang, red.). Ini yang sedang kami (PPP) kembangkan,” kata Baidovi.

Ia menjelaskan, politik identitas menjadi masalah jika digunakan di luar batas kewajaran dan dibarengi dengan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Artikel sebelumyaDLH: Sampah Mataram Berkurang Berkat Program Pemilahan
Artikel berikutnyaPresiden Jokowi: Nuzulul Quran Semangat Perkuat Persatuan