Beranda News Pengamat: Rencana Komnas HAM untuk menantang Firli Nahuri itu bias

Pengamat: Rencana Komnas HAM untuk menantang Firli Nahuri itu bias

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemerhati Pemuda Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar menilai rencana Komnas HAM memanggil Ketua KPK Firli Bakhuri terkait Uji Kesepahaman Nasional (TWK) itu bias.

“Menurut saya, apa yang dilakukan Komnas HAM adalah tantangan terhadap pimpinan PKC Firli Bakhuri sangat bias dan spekulatif,” kata Dedi di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjutnya, rencana tantangan tersebut juga tidak didukung oleh bukti yang eksplisit dan merupakan tindakan generalisasi. Menurutnya, dia dicurigai memiliki kepentingan politik.

Dedi menilai langkah 75 petugas PKC yang gagal TWK beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (ASN) itu salah ruang jika mengadu ke Komnas HAM. Ia kemudian mempertanyakan esensi pesan Roman Basvedan dkk.

“Saya kira ini bukan ruang yang tepat, Komnas HAM pasti ada pelanggaran HAM berat, kemudian Komnas HAM akan mengusutnya. Pertanyaannya, di mana esensi dari pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh Roman Basvedan dan lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, Komnas HAM harus menjelaskan kepada publik perlunya memanggil pimpinan PKC. Dedi pun mengaku heran jika Komnas HAM mengurusi masalah lembaga antikorupsi TWK.

“Komnas HAM juga harus menjelaskan. Kami melihat langkah Komnas HAM sangat mengejutkan terkait TWK yang memindahkan pegawai KPK ke ASN,” ujarnya.

Selain itu, kata Dedi, Komnas HAM juga tampaknya mendorong untuk memproses laporan Roman Baswedan dan Cs. Bahkan, menurut dia, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN melalui TKW berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sejauh ini, Komnas HAM tampaknya bersikeras menantang kepemimpinan PKC. Kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan PKC diamanatkan oleh undang-undang, ”katanya.

Menurutnya, Komnas HAM harus mengambil pendekatan yang lebih fokus dan serius terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

“Begitu banyak persoalan pelanggaran HAM berat yang belum selesai dan diselesaikan, seperti Trisakti, peristiwa Papua dan lain-lain,” katanya.

Artikel sebelumyaWagub Sulut berharap tidak ada pungli di daerah tersebut.
Artikel berikutnyaKejaksaan Sumut Selidiki Kasus Kredit Palsu di BTN Cabang Medan