Beranda News Pengamat: Usulan penundaan pemilu karena parpol tidak siap bersaing

Pengamat: Usulan penundaan pemilu karena parpol tidak siap bersaing

Jakarta (ANTARA) – Komentator politik Universitas Paramadin A. Khairul Umam menilai usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 muncul karena ada parpol yang belum siap bersaing, terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Ketidaksiapan beberapa parpol mungkin karena tingkat elektabilitas pemimpinnya yang relatif rendah, terbukti dari hasil sejumlah jajak pendapat,” kata Umam, Sabtu di Jakarta.

“Dalam perhitungan politik praktis, posisi Ketua Umum PKB, Golkar, dan Ketum PAN sebenarnya mencerminkan rendahnya kepercayaan mesin politik mereka pada pemilihan umum 2024 mendatang. tingkat elektoral tertinggi yang selama ini didasarkan pada hasil jajak pendapat utama,” jelas Umam dalam pesan tertulis.

Menurut Umam yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Urusan Strategis (IndoStrategic), usulan penundaan pemilu merupakan upaya mengulur waktu (strategi pembelian waktu) beberapa pimpinan parpol agar memiliki lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sambil berusaha meningkatkan elektabilitasnya.

“Skema strategi pembelian waktu Jadi itu pilihan yang rasional bagi mereka,” kata Umam.

Namun, dia menekankan bahwa usulan penundaan pemilu merupakan ancaman serius bagi demokrasi.

“Wacana penundaan pemilu mengandung ancaman strategis. Norma konstitusi dan kebijakan negara semakin ditangkap oleh koalisi kepentingan elit,” kata Ahoyrul Umam.

Ketua DPP PCB Mukhaymin Iskandar pekan ini menyarankan agar Pilkada 2024 ditunda 1-2 tahun untuk menjaga laju pemulihan ekonomi.

Usulan tersebut disambut baik oleh Ketua DPP Partai Amanat Nasional (MHP) Zulkifli Hasan yang menyetujui penundaan Pilkada 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak secara tegas mendukung atau menolak usulan penundaan pemilihan umum 2024.

Selama ini, PDI-P (PDIP) merupakan salah satu partai yang menentang keras penundaan Pilkada 2024.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Cristianto, usulan penundaan pemilihan umum 2024 tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Terkait hal itu, Umam mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap posisi PDIP.

“Disiplin dan ketertiban diperlukan untuk menegakkan konstitusi,” jelas Umam.

Artikel sebelumyaArtis Srihadi Soedarsono meninggal
Artikel berikutnyaPengamat: Penundaan pemilu membuat demokrasi Indonesia cacat