Beranda Nusantara Penyerapan karbon melalui pengelolaan HLG Sungai Buluh

Penyerapan karbon melalui pengelolaan HLG Sungai Buluh

Jambi (ANTARA) – Hutan Gambut Sungai Bulukh (HLG) di kawasan Mendahara Ulu, Tanjabung Timur, menjadi satu-satunya cadangan gambut di Provinsi Jambi yang masih bertahan.

HLG, situs penyimpanan karbon tinggi, memiliki peran dalam mencegah perubahan iklim, bencana alam, dan mendukung ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

HLG di Sungai Bulu seluas 17.476 hektare itu kini berada di bawah tekanan intens. Karena masih memiliki tutupan hutan dan tegakan hutan yang lebat, membuat HLG Sungai Bulu rentan terhadap serbuan atau illegal logging dan kebakaran hutan yang melepaskan stok karbon ke udara.

“Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan agar kelompok tingkat tinggi Sungai Buluh dapat bertahan sekaligus melestarikan cadangan karbon,” kata Ade Chandra, Koordinator Program KKI Warsi.

Untuk mengelola hutan lindung ini diperlukan saling pengertian dan kerjasama. Untuk itu, pada Selasa 5 Oktober, KKI Warsi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Tanjungjabung Timur menggelar diskusi panel tentang pengelolaan dan perlindungan lanskap Cagar Gambut Sungai Bulukh di ruang percontohan Kantor Bupati. Tanjung Jabung Timur. …

Hadir untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk menjaga emisi karbon di HLG, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda (Setda) Tanjangjabung Timur, Pakar Ekonomi dan Pembangunan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan lain-lain, perusahaan swasta seperti PT Wira Karyasakti dan PetroChina yang memiliki wilayah kerja di sekitar HLG Sungai Buluh.

Agus Sadikin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tanjungjabung Timur, mengatakan sudah banyak inisiatif terkait kegiatan yang dilakukan oleh dua HLG di Tanjabtim, yakni HLG Londerang dan HLG Sungai Bulu.

Salah satunya adalah pengadaan alat untuk pembuatan piring pinang. “Masih banyak lagi yang perlu dilakukan dalam konteks perhutanan sosial melalui varsi yang bisa membantu masyarakat,” kata Agus.

Ia juga berharap diskusi ini dapat memunculkan inisiatif terkait hal-hal apa saja yang bisa dilakukan bersama melalui pendampingan yang akan dilaksanakan. Selain itu, terkait produk-produk yang menjadi bagian dari HLG Sungai Buluh harus kita dorong terkait dengan keberlanjutan produk bagi masyarakat desa yang tinggal di hutan desa.

Sementara itu, Ade Chandra, Koordinator Program KKI Warsi, juga menyampaikan bahwa dalam paparannya, penting untuk bersinergi menjaga HLG Sungai Buluh. GVU Sungai Bulukh adalah satu-satunya hutan gambut yang dilindungi dengan tutupan hutan yang baik.

Agar masyarakat dapat mengelolanya setelah pemerintah memberikan akses untuk mengelolanya, kami mendorong masyarakat untuk juga mengelola hutan baik di hutan lindung maupun hutan produksi, seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang bergantung pada hutan.

Sebenarnya ada tiga desa di sekitar HLU Sungai Bulu yang sudah memiliki izin perhutanan sosial di kawasan tersebut, yaitu hutan desa Pematang Rahim seluas 1.185 hektar, hutan desa Sinar Vajo seluas 5.500 hektar dan Sungai Hutan Desa Beras dengan luas 2.200 hektar.

“Oleh karena itu, para pihak perlu menjaga dan mengelola hutan secara rasional,” kata Ade Chandra.

Kemudian saat ini masih ada resiko terjadinya kebakaran di Sungai Bulukh dengan situasi iklim saat ini, maka kebutuhan akan lahan masih tinggi, kemungkinan untuk merestorasi lahan hangus dengan agroforestri sekitar 1000 hektar.

Selain itu, sudah ada akses pengelolaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial, perhatian telah diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan di lanskap Sungai Bulukh.

“Ada peluang kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat aktif dalam lanskap Sungai Buluh untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi program perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan sehingga dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak lain untuk mempromosikan perlindungan dan pengelolaan Sungai Buluh. Buluh HLG,” tambah Ade.

Sebenarnya banyak inisiatif yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Contohnya seperti di Desa Pematang Rahim yang sudah memiliki ekowisata gambut.

Wisata gambut

Kepala Desa Pematang Rahim M Dong mengatakan, pemerintah desa Pematang Rahim sangat mendukung kegiatan perhutanan sosial di desa mereka.

“Ekowisata di Pematang Rahim sudah ada empat tahun sejak SK dikeluarkan, tetapi kami dibatasi oleh pengetahuan tentang wisata ini, saya bertekad untuk memperbaiki wisata ini melalui Pokdarvis yang dibentuk, dan kami ingin membuka wisata gambut,” katanya. …

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Desa Sungai Beras Gustiar yang mendukung kegiatan perhutanan sosial di desanya, dan pihaknya mencapai terobosan dengan anggaran dana desa, yang akan masuk ke perhutanan sosial, Alhamdulillah, dengan bantuan Varsi.

“Saat ini ada 25 kolam ikan dan tiga kolam yang ditebang, dan saya memiliki asumsi bahwa ke depan, bagaimana warga desa kita akan mengarahkan pemikiran mereka ke hal-hal lain yang dapat menghasilkan uang dengan melindungi hutan mereka,” kata Gustiar.

Selain itu, dilakukan melalui Liberica dan Dana Bibit Kopi Pedesaan Penang melalui kelompok tani untuk menanam di lahan kering di kawasan hutan pedesaan.

Inisiatif dan tata kelola masyarakat membutuhkan dukungan dari semua pihak, sehingga diperlukan tindak lanjut dan rencana bersama untuk mendukung masyarakat dan melindungi HLG Sungai Buluh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Desa Tanjungjabung Timur Berlian juga mengatakan, pihaknya juga mendukung upaya yang telah dirintis Varsi.

“Pada dasarnya, kami berterima kasih kepada varsi yang memiliki niat baik untuk melindungi hutan kami, yang berarti kami membutuhkan ‘kekuatan’ dari pemerintah, sehingga diperlukan rekomendasi atau intervensi untuk memastikan pengelolaan hutan yang baik dan pemberdayaan masyarakat.” – katanya.

Jadi, tentu perlu kita promosikan dari segi konsep dan rencana, dan ini didukung oleh peraturan atau keputusan pemerintah daerah,” kata Berlian.

Namun untuk kegiatan yang akan datang, diperlukan “dasar hukum” terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh para pihak.

Demikian disampaikan Fran Supriadi, Kepala Dinas Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur, yang menyarankan agar kegiatan ini kedepannya kita buat Nota Kesepahaman, kemudian sesuai dengan itu kami serta pihak swasta dan perusahaan, menandatangani Nota Kesepahaman. kita bisa mendapatkan gambaran kerjasama seperti apa yang akan kita lakukan.

Diskusi panel diakhiri dengan kesepakatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKI Warsi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur terkait upaya yang akan dilakukan di kawasan HLG Sungai Bulukh.

“Terima kasih atas masukan dan tanggapan dari semua pihak, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur sehingga upaya mengelola HLG Sungai Buluh dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat di sekitarnya dapat berkembang,” kata Ade Chandra.

Artikel sebelumyaMengerikan! Ribuan sampah medis berserakan di pinggir jalan Pontianak
Artikel berikutnyaDua siklon tropis di belahan bumi utara mempengaruhi Indonesia