Beranda News Perlu diusulkan pembentukan forum multilateral untuk mengatasi disinformasi pra-pemilihan.

Perlu diusulkan pembentukan forum multilateral untuk mengatasi disinformasi pra-pemilihan.

Jakarta (ANTARA). Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiati, mengusulkan pembentukan forum multi-stakeholder untuk memerangi penyebaran informasi yang salah tentang pemilu 2024.

“Mengenai pencegahan disinformasi, sebenarnya bisa ada forum multistakeholder yang melibatkan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, media, platform media sosial dan kampus,” kata Ninis, sapaan akrab Hoyrunnisa Nur Agustyati saat ditemui menjadi konsultan pada acara tersebut. webinar Pusat Studi Tata Negara (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas bertajuk “Menyiapkan Pemilu: Penyelenggara Baru dan Masalah Lama”, pantauan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama untuk mengatasi disinformasi, seperti memperketat aturan melalui Peraturan Perundang-undangan CPU (PCPU), menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran disinformasi dan berita palsu tentang pemilu, dan melakukan tindakan penanggulangan ketika disinformasi telah menyebar di masyarakat. .

Ninis mengatakan penyebaran misinformasi pemilu bisa semakin meluas di pemilu 2024.

Prakiraan tersebut, kata dia, datang dari pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019. Sejauh ini, kata Ninis, sebagian masyarakat masih memperdebatkan salah satu misinformasi yang beredar pada pemilu 2019 tentang kardus kotak suara.

Saat itu, ada orang yang menyebarkan berita tentang kardus kotak suara untuk pemilu 2019, yang dianggap rapuh dan bahkan bisa menyebabkan kecurangan pada tahap pemungutan suara.

“Beberapa waktu lalu saya menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung di kantor KPU Republik Ingushetia. Masih ada orang yang mengomentari kotak suara dari kardus yang masih digunakan sampai sekarang. Orang-orang masih mengangkat masalah ini, ”katanya. Ninis.

Karena itu, Ninis memperkirakan jika isu disinformasi pemilu tidak disiapkan untuk mencegah dan memitigasi konsekuensinya, masyarakat akan sulit memercayai kerja keras penyelenggara pemilu.

Selain itu, Ninis meminta penyelenggara pemilu mewaspadai kerancuan informasi.

Ia mengatakan, berdasarkan studi yang dilakukan Perludem bersama Facebook, ditemukan salah satu hal yang dapat menghambat hak pemilih adalah kerancuan informasi.

“Jadi, ketika informasi dipalsukan dengan sengaja, dapat berdampak pada hilangnya kemampuan individu untuk menggunakan hak pilihnya. Misalnya, kerancuan informasi terkait seseorang masih dapat menggunakan KTP elektronik apabila namanya tidak terdaftar baik dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindah, maupun daftar hasil. Peningkatan,” kata Ninis.

Padahal, lanjutnya, informasi yang benar syarat ini memiliki sejumlah persyaratan, yakni hanya bisa dilakukan satu jam sebelum penutupan Tempat Pemungutan Suara (PS) dan hanya di EW di tempat tinggal.

Artikel sebelumyaKaltim Terpilih untuk Pengajaran Nilai-Nilai Nasional Lemhannas
Artikel berikutnyaBuka DTS Labuan Bajo, Stafsus Menkominfo: Transformasi Digital Pendidikan sebagai Kunci Penerus Peradaban