Beranda News Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dari segi aturan

Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dari segi aturan

Jakarta (ANTARA) –

Pada tahun 2024 akan dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak atau pemilihan umum baru, dan tepatnya pelaksanaannya akan dilakukan setelah selesainya pemilihan presiden dan pemilihan parlemen.
Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 dijadwalkan 27 November, menyusul Pilkada serentak 14 Februari 2024.
Namun, ada hal yang berbeda dengan penyelenggaraan pilkada pada periode sebelumnya.

Kali ini, sebagian besar masa jabatan kepala daerah yang sedang berkuasa efektif berakhir jauh sebelum jadwal Pilkada 2024 serentak digelar.

Saat ini, ada 272 kepala daerah, mulai dari gubernur, walikota hingga bupati, di 25 provinsi di Tanah Air, yang masa jabatannya akan berakhir pada 22 Mei 2022.
Dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dengan jadwal pilkada kali ini terdapat selisih waktu yang cukup besar, paling tidak ada lowongan sekitar 1-2 tahun lagi, tergantung apakah masa jabatan kepala daerah sudah habis. berakhir pada 2022 atau 2023.
Mengingat kesenjangan waktu yang cukup besar, akhirnya muncul usul atau usul untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat alih-alih mengangkat pegawai negeri sipil (CAS) sebagai pejabat sementara hingga pelantikan kepala daerah pada 2024-2029.
Misalnya, dalam usul mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Johermansiy Jokhan, dikatakan bahwa pertanyaan tentang kekosongan jabatan kepala daerah sebaiknya tidak dijawab dengan mengganti pejabat sementara dari ASN.
Ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Ini dianggap lebih baik daripada menugaskan atau mengaktifkan ASN karena ini dapat memiliki beberapa keterbatasan dan rintangan ketika berjalan terlalu lama.
Sebagai wacana, opsi ini tentu saja bisa dilaksanakan, namun dari kacamata hukum yang berlaku saat ini, benarkah perpanjangan masa jabatan kepala daerah bisa diterapkan.

aturan
Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan secara rinci aturan tentang jabatan kepala daerah dan pengangkatan pejabat sementara untuk jabatan kepala daerah.
Menurut dia, perpanjangan masa jabatan kepala daerah seperti yang diusulkan, bisa melanggar aturan jika benar-benar dilaksanakan.
Pertimbangannya, berdasarkan peraturan, masa jabatan dibatasi hanya 5 tahun, dan jika diperpanjang, akan bermasalah dari sisi hukum dan bisa berujung pada pelanggaran aturan.
Hal ini disebabkan kurangnya ruang regulasi untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang akan segera berakhir.
Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ayat 1 dan 2 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak ada ruang pengaturan untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah, karena norma langsung membatasinya menjadi hanya 5 tahun.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat ketentuan terkait pemilihan kepala daerah, termasuk ketentuan terkait pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, melanjutkan amanat Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.
Segala kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, harus terikat secara hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini harus menjadi dasar bagi semua pihak, baik bertindak maupun mengambil kebijakan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Masa jabatan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dua ketentuan tersebut memperjelas masa jabatan kepala daerah yang hanya 5 tahun sejak tanggal pelantikannya, setelah itu dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Selain itu, mengenai pengangkatan Pj Kepala Daerah, tentunya juga ada dasar hukumnya. Ketentuan yang mengaturnya adalah UU 1 Tahun 2015, UU 8 Tahun 2015, UU 10 Tahun 2016 dan UU 6 Tahun 2020.
Undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang penggantian penjabat kepala daerah dengan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lowong sampai dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjabat.
Dalam mengangkat pejabat kepala daerah, pemerintah juga harus secara cermat, hati-hati, dan selektif mengutamakan kapasitas, kompetensi, dan integritas guna menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
ASN yang diangkat tentunya memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai Pj Kepala Daerah. Mereka dinilai berdasarkan pengalaman dan kemampuan teknis.
Selama ini, berdasarkan pengalaman, Pj kepala daerah menunjukkan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan PDRD daerah.

Di bawah kendali
Dalam menjalankan tugasnya, ASN tidak akan dibiarkan menjalankan amanahnya tanpa pengawasan, arahan, dan bimbingan.
Pemerintah tidak akan melepaskan diri ketika penjabat kepala daerah diangkat dan bekerja. Pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan penjabat kepala daerah sesuai dengan norma perundang-undangan.
Namun, setiap pendapat, setiap ide dan kontribusi yang terkait dengan kepala daerah patut dihargai. Karena dalam demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan harus dihormati.
Namun, jika menyangkut administrasi publik dengan aturan yang ada, maka tentu saja usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan melanggar ciri-ciri yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Artikel sebelumyaPemerintah Kabupaten Bogor berterima kasih kepada komunitas GPS yang telah membantu menyelesaikan masalah sampah.
Artikel berikutnyaPangdam berharap 268 calon perwira karir akan lulus ujian menjadi TNI profesional.