Beranda Hukum Pertanyaan tentang keadilan restoratif bagi pejabat korup “kecil”

Pertanyaan tentang keadilan restoratif bagi pejabat korup “kecil”

Jakarta (ANTARA) – Pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI Januari lalu memicu kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Burhanuddin melaporkan bahwa penyelesaian kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang dari 50 juta rupiah (pejabat kecil/koruptor kecil) dengan penggantian kerugian keuangan negara.

Pejabat kecil koruptor tidak perlu dipidana dengan pidana penjara.

Kasus korupsi yang diselesaikan secara administratif untuk mengganti kerugian keuangan negara hanya merujuk pada kasus kerugian negara yang kecil dan tidak berulang.

Pernyataan Jaksa Agung itu memicu kontroversi. Pikiran akan dibebaskannya tikus, menggerogoti uang rakyat dalam jumlah terkecil, telah membuat keributan, menyebabkan gejolak di setiap wacana yang membahas masalah ini.

Kekhawatiran ini diungkapkan oleh peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, yang khawatir jumlah kasus korupsi akan meningkat jika pengecualian diterapkan pada pejabat korup dari kelas ikan teri.

Di sisi lain, Iftitah Sari, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengingatkan bahwa Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penggantian kerugian keuangan negara atau kerugian ekonomi negara tidak menghilangkan hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas korupsi. .

Oleh karena itu, kata Iftitah, kendati penggantian kerugian keuangan negara ditujukan untuk menerapkan proses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, langkah penghapusan hukuman bagi ikan teri koruptor masih belum tepat.

Rentetan penolakan yang disuarakan dengan lantang oleh para pengamat tidak serta merta menghentikan Kejaksaan Agung untuk mempertimbangkan lebih lanjut penghapusan hukuman bagi pejabat koruptor sebesar kurang dari 50 juta rupiah.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febri Adriansia mengatakan, langkah pencabutan hukuman di bawah Rp50 juta bagi pelaku korupsi merupakan bentuk restorative justice yang sudah diantisipasi Kejaksaan Agung. Kantor.

keadilan restoratif

Jampidsus Febrie melaporkan penerapan aturan Restorative Justice Kejaksaan Agung masih terbatas, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat kecil.

Mengingat tujuan yang ingin dicapai melalui restorative justice yaitu memaksimalkan kemaslahatan hukum bagi masyarakat, maka kemajuan ke depan adalah menerapkan keadilan restoratif secara umum pada semua lapisan masyarakat.

Termasuk kasus korupsi.

Jampides ini mengatakan restorative justice sangat tepat dalam proses penanganan kasus korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Untuk beberapa tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Agung, terdapat penggantian kerugian keuangan negara oleh pejabat koruptor yang besarnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara untuk memulai perkara pidana terhadap pelakunya.

Dengan demikian, alih-alih mengembalikan uang negara yang disalahgunakan oleh pejabat korup, negara justru menderita kerugian akibat dimulainya kasus pidana terhadap pejabat koruptor dari golongan ikan teri.

Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa taruhannya lebih besar daripada tiang dalam perang melawan korupsi, yang kerugiannya sangat kecil.

Berdasarkan hal tersebut, Febri mengatakan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini cenderung mengambil pendekatan keadilan retributif.

Hukum gagal memenuhi tujuan yang ditetapkan untuk legislator karena penggantian kerugian keuangan publik yang tidak optimal.

Padahal, sebagai akibat dari pendekatan keadilan retributif, perhatian utama adalah menghukum pelaku korupsi, bukan mengganti kerugian keuangan publik.

Pemahaman ini mendorong Kejaksaan Agung untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam penuntutan kasus korupsi. Dia ingin fokus memaksimalkan pengembalian kerugian pemerintah.

Febry juga mengatakan, keberadaan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru mencegah pejabat koruptor mempercepat pengembalian kerugian keuangan negara.

Keadaan ini kemudian membutuhkan langkah-langkah yang berurutan dalam pemrosesannya.

langkah progresif

Kejaksaan Agung menyadari tidak semua kasus korupsi dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Ada berbagai pertimbangan yang harus menjadi perhatian khusus jaksa sebelum memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi administratif atau pidana.

Misalnya, korupsi senilai kurang dari Rp50 juta berdampak besar bagi masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah progresif ke arah diskresi kejaksaan (kekuasaan kejaksaan untuk mengambil keputusan) dalam memutus perkara pidana korupsi.

Febry berbicara tentang enam langkah progresif yang bisa dilakukan. Pertama, penggunaan restorative justice dalam menangani kasus korupsi yang kerugiannya sangat kecil, sehingga dapat merugikan negara akibat mahalnya biaya penanganan perkara.

Langkah progresif selanjutnya adalah membuat parameter untuk menentukan klasifikasi tertentu, agar dapat melakukan diskresi dalam penghentian perkara korupsi, sehingga ketika diterapkan, ada langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman bagi kejaksaan.

Langkah ketiga adalah melihat 10 daerah rawan korupsi yang telah dipetakan sejak tahun 2012. Pada tahap ini, Anda dapat menentukan area mana yang tidak memungkinkan kebijaksanaan.

Selain itu, langkah keempat adalah menentukan konsep diskresi seperti apa yang dapat diambil Kejaksaan Agung agar pemulihan keuangan publik dapat dipercepat, namun tetap memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan atau masyarakat. Jadi orang tidak akan melakukan hal yang sama di masa depan.

Langkah progresif kelima adalah komunikasi publik seperti apa yang bisa dibangun untuk meminimalisir debat publik terkait kebijakan restorative justice dalam kasus korupsi. Mengingat pelaksanaan restorative justice tidak hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan manfaat yang lebih tinggi bagi negara.

Langkah terakhir adalah menentukan metode pengawasan terhadap praktik diskresi kejaksaan agar tidak disalahgunakan atau melenceng dari tujuan yang diinginkan. Misalnya, dapat melakukan pengawasan, membatasi secara ketat dan menetapkan tanda-tanda pelaksanaannya.

Febry menegaskan, diskresi kejaksaan dalam memberhentikan kasus korupsi merupakan upaya kejaksaan untuk memulihkan keadilan di masyarakat.

Artikel sebelumyaElang Jawa menetas di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Artikel berikutnyaKilas Nusantara di antara malam