Beranda Hukum PKC meminta agar Azis Shyamsuddin segera ditetapkan sebagai tersangka

PKC meminta agar Azis Shyamsuddin segera ditetapkan sebagai tersangka

Jakarta (ANTARA) – Koordinator Kelompok Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) segera menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Shyamsuddin sebagai tersangka.

Petrus, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan keterlibatan Azis dalam kasus dugaan korupsi jual beli kantor yang melibatkan Walikota Tanjungbalai, Sumut M. Syahrial dan mantan penyidik ​​PKC Robin Pattuju sudah jelas.

“Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Syahrial dan pemeriksaan Robin oleh Dewan Pengawas (Dewas) PKC semakin memperjelas peran dan keterlibatan Azis. Sepertinya Azis berusaha menghalangi penyidikan dugaan korupsi Syahrial di PKC,” kata Petrus.

Ia pun mengutip pernyataan Ketua PKC Firli Bakhuri pada 24 April 2021 yang menyebutkan peran Azis dalam memfasilitasi dan membantu mendekatkan Robin dan Syahrial.

Pada 24 April 2021, Firli diketahui menghadiri konferensi pers PKC terkait penahanan Syahrial, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Robin dan pengacara Maskur Hussein dalam kasus dugaan suap terkait pelaksanaan kasus tersebut. Walikota Tanjungbalai untuk tahun 2020-2021.

Kemudian, kata dia, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) PKC mengumumkan dakwaan terhadap Syahrial pada 12 Juli 2021, Azis menjelaskan peran Azis dalam membubarkan kasus tersebut.

Disebutkan pula bahwa Azis berperan dalam mempertemukan Syahrial dengan Robin di rumah wakil ketua DPR. Selain itu, fakta persidangan terkait dengan kesepakatan Syahrial untuk membayar Robin Rp 1,5 miliar untuk penghentian penyidikan.

Fakta lain, lanjut Petrus, adalah hasil penyelidikan dan keputusan Majelis PKC yang menyebutkan Robin menerima uang dari Azis sebesar Rp 3,15 miliar. Uang itu diduga digunakan untuk mengakhiri kasus Lampung Tengah yang melibatkan Alice Gunado.

“Berdasarkan fakta tersebut, ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan Azis. Dimulai dengan penyuapan, konspirasi untuk menghentikan penyelidikan, dan melarang karyawan PKC bertemu dengan pihak yang sedang diselidiki oleh PKC. Tersangka disertai penahanan, mengingat masa larangan Azis akan segera berakhir, – kata Petrus.

Karena itu, dia mengingatkan PKC untuk tidak menunda-nunda penindakan terhadap Azis. Pasalnya, hal itu dapat mengarah pada konstruksi “after the fact”, yaitu cara baru untuk mengingkari fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan.

“Post factum” akan menimbulkan kesimpangsiuran terhadap penyidikan PKC dan bahkan hasil pemeriksaan Dewan PKC, yang menurutnya total dana yang diterima Robin dari Syahrial adalah 10 miliar rupee.

“Azis mengatakan bahwa dia memberi Robin hanya 200 juta rupee secara kredit. Meski selama pemeriksaan dan pemeriksaan Dewan BPK, hal itu tidak terungkap. Ini adalah rezim baru dalam bentuk “post factum”, tutup Petrus.

Artikel sebelumyaABJ menyebut vaksinasi sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi
Artikel berikutnyaKunjungan Panglima TNI III ke GDC Bima Suchi