Beranda Hukum PKC Meminta Pengusaha untuk Tidak Menggunakan Pupuk untuk Korupsi

PKC Meminta Pengusaha untuk Tidak Menggunakan Pupuk untuk Korupsi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) Alexander Marwata mengimbau seluruh pengusaha di sektor pupuk tidak menggunakan pupuk sebagai bahan tindak pidana korupsi.

“Jika pupuk digunakan sebagai bahan untuk korupsi, tidak hanya akan melumpuhkan keuangan publik tetapi juga membuat hidup petani sengsara,” kata Alexander Marvata, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa.

Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada Bimtek Pemberantasan Korupsi (Bimtek) Jajaran PT Pupuk Indonesia yang diselenggarakan KPK di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, Selasa.

Acara ini bertujuan untuk mengajarkan kepada para pelaku usaha bagaimana mendorong persaingan usaha dengan itikad baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pertanian Indonesia, ujarnya. Data Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan bahwa pupuk berperan dalam meningkatkan hasil panen sekitar 20-40 persen, menjadikan pupuk sebagai salah satu sektor terpenting dalam ketahanan pangan di Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, pemerintah memfokuskan kebijakan subsidi pupuk pada sembilan komoditas pangan pokok dan strategis yang mendapat subsidi pupuk. Prioritas diberikan pada komoditas seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, dan kopi rakyat.

Dikatakannya, swasta atau profesional merupakan salah satu pihak yang paling rentan terjerumus ke dalam korupsi. Pada pertengahan 2022, menurut data PKC, 372 individu korup dari sektor swasta telah ditangkap dan diadili.

“Dalam ekosistem bisnis, sering terjadi kecenderungan disrupsi dan ‘penipuan’. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku usaha khususnya di bidang produksi dan distribusi pupuk untuk mengutamakan persaingan yang sehat. Pada saat yang sama, para pelaku usaha harus meningkatkan kualitas dari segala aspek agar tetap kompetitif dan memiliki harga yang kompetitif,” ujarnya.

Ia berharap pimpinan teknis dapat meningkatkan integritas seluruh jajaran PT Pupuk Indonesia dalam mendukung pengelolaan pupuk yang efektif dan akuntabel yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Jika pengelolaan pupuk efektif, harga pasar yang stabil dan terjangkau dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin ketahanan pangan yang kuat di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Vice President-CEO Pupuk Indonesia Nugroho Cristijanto menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia Group secara konsisten berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan BUMN, dengan menerapkan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan amanah. . Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011.

Selain itu, menurut Nugroho, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui pengenalan budaya moral, pengendalian internal, pengenalan manajemen risiko terintegrasi, pengenalan pedoman, prosedur dalam pelaksanaan proses bisnis, pengenalan dari “sistem kontrol penipuan”. system” bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK).

Selain itu, lanjutnya, sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi, Pupuk Indonesia akan memperluas komitmen terhadap kegiatan Laporan Kesejahteraan Penyelenggara Masyarakat (LHKPN) di lingkungan Pupuk Indonesia Group mulai dari jajaran direksi, komisaris dan pegawai hingga tiga tingkatan di bawahnya. papan. direktur.

“Korupsi merupakan musuh besar dan kejahatan luar biasa yang memerlukan pencegahan dan pemberantasan bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, Pupuk Indonesia bertujuan untuk memperkuat budaya integritas dalam upaya pencegahan korupsi di perusahaan dan mampu menciptakan dunia usaha yang bersih dan bebas korupsi,” kata Nugroho.

Artikel sebelumyaPolisi agama tangkap tiga sindikat antinarkoba
Artikel berikutnyaBPOM Mamuju menyita 944 produk kecantikan tanpa izin edar