Beranda Hukum PKC Mengingatkan Pejabat Pemerintah untuk Menumbuhkan Kesusilaan

PKC Mengingatkan Pejabat Pemerintah untuk Menumbuhkan Kesusilaan

Jakarta (ANTARA) – Firli Bakhuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK), mengingatkan pejabat pemerintah perlunya menanamkan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya.

Firli mengutip teori korupsi populer bahwa korupsi disebabkan oleh pertemuan kekuasaan dan kesempatan, tetapi tidak memiliki kejujuran.

“Teori ini menjadi dasar bagi KPK untuk menginisiasi Program Antikorupsi Integritas PAKU. Mari tanamkan kejujuran dalam setiap langkah tanggung jawab kita,” kata Firli pada konferensi “Memperkuat pemberantasan korupsi bagi penyelenggara pemerintahan”. dengan Integritas” di gedung BPK, Jakarta, Rabu.

Seri ketiga Integritas PAKU kali ini disampaikan kepada para penyelenggara pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariyi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddie Harris, Direktur Jenderal Pelayanan Imigrasi Joni Ginting.

Kepala Pelaksana Balitbang Sri Puguh Budi Utami, Kepala Pelaksana Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi, Kepala Pemasyarakatan Reinhard Silitonga, Kepala BPSDM Asep Kurniya, Kepala Pelaksana BPHN Benny Riyanto, dan Inspektur Jenderal beserta mitranya.

Firli menjelaskan pentingnya menjaga integritas di jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga penegak hukum dan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki kementerian.

“Tahun ini BPK fokus pada lima bidang, yakni sektor sumber daya alam, penegakan hukum, perdagangan, politik, dan jasa pemerintahan. Beberapa dari lima wilayah tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk tugas Ditjen Imigrasi,” kata Firli.

Sementara itu, Wakil Ketua PKC Lili Pintauli Siregar mengingat kembali beberapa catatan terkait rekomendasi PKC kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan hasil kajian pengelolaan sistem pemasyarakatan.

“Dalam kajian 2018, PKC menemukan 14 isu yang mencakup tiga aspek tata kelola, sumber daya manusia, dan sistem teknologi informasi,” kata Lili.

Lili melaporkan dari penelitiannya bahwa PKC telah membuat 18 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tindakan dilakukan terhadap tujuh di antaranya, salah satunya terkait penyelesaian masalah “keterlambatan” yang menyebabkan kerugian pemerintah sekitar Rp 12,4 miliar.

Satu rekomendasi, menurut Lily, selesai pada 2019, enam lainnya pada 2020, dan lainnya akan terus dilaksanakan tahun ini.

Lily juga mengingat kesenjangan korupsi di penjara. Menurut Lily, berdasarkan data PKC dari 2019, menurut Lily, bentuk korupsi yang paling umum di penjara melibatkan pembelian barang dan jasa hingga 38 persen, penyalahgunaan kekuasaan 17 persen, penyalahgunaan anggaran 12 persen, dan pemerasan dan penyuapan. .9 persen.

Oleh karena itu, menurutnya, selain memperbaiki sistem, penting untuk membangun sistem integritas di dalam organisasi, ia menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan organisasi dalam membangun integritas.

“Yang pertama terlihat dari manualnya. Integritas pemimpin diwujudkan dalam komitmen dan perilaku pemimpin individu, serta para pengambil kebijakan organisasi, ”katanya.

Menanggapi komentar dan pengantar diskusi antara dua pemimpin PKC, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyepakati pentingnya pencegahan dan pendidikan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan, ada tiga kata kunci ketika berbicara tentang tujuan Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu: kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi.

“Ketika kita berbicara tentang kejujuran, kita berbicara tentang sumber daya manusia. Ketika kita berbicara tentang akuntabilitas dan transparansi, kita sebenarnya berbicara tentang pelayanan publik, ”kata Edward.

Ia juga menilai pembekalan antikorupsi tersebut bermanfaat dan merupakan perwujudan paradigma baru hukum pidana. Menurutnya, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya terkait dengan banyaknya kasus yang diperiksa, tetapi juga dengan aspek preventif.

“PKC selangkah lebih maju karena bergerak di bidang pendidikan dan pencegahan,” katanya.

PAKU Integritas dilakukan sebagai upaya penyadaran dan pengetahuan antikorupsi yang meliputi dua kegiatan, yaitu survei antikorupsi bagi penyelenggara pemerintahan dan mitranya serta pelatihan peningkatan integritas bagi aparatur pemerintah.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu dari sepuluh kementerian/departemen yang tercakup dalam program Integritas PAKU. Sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kegiatan serupa dilakukan untuk pegawai negeri sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masing-masing pada 3 dan 9 Juni 2021.

Artikel sebelumyaBNPT menyerap aspirasi para pihak untuk mengoptimalkan pencegahan serangan teroris radikal.
Artikel berikutnyaPemkot Pangkalpinang Pulangkan 10 Tenaga Kerja dari Cabang Teluk Bayur