Beranda Hukum PKC Perkuat Pemberantasan Korupsi di Kementerian Sosial melalui Integritas PAKU

PKC Perkuat Pemberantasan Korupsi di Kementerian Sosial melalui Integritas PAKU

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat langkah antikorupsi bagi pegawai negeri sipil, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui program Penguatan Integritas Penyelenggara Pemerintah Antikorupsi (PAKU Integritas).

“Ini merupakan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pemberantasan korupsi,” ujarnya. Ipi Maryati Kuding, Juru Bicara PKC untuk Pencegahan Korupsi, di Jakarta, Selasa.

PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pemberantasan korupsi khususnya bagi penyelenggara negara di kementerian/lembaga.

Program ini mencakup dua kegiatan utama, yaitu pembekalan anti korupsi (executive briefing) bagi pejabat pemerintah dan mitranya serta pendidikan dan pelatihan pembangunan integritas bagi pejabat pemerintah.

PKC memandang Kementerian Sosial sebagai salah satu kementerian dengan peran penting dan strategis. PKC telah melakukan sejumlah studi sistemik, termasuk selama pandemi. Salah satunya terkait kajian pengelolaan bantuan sosial (bansos) tahun 2020.

PKC dan Kementerian Sosial juga telah bekerja sama dalam penanganan pengaduan terkait bansos melalui aplikasi JAGA Bansos yang digagas oleh lembaga antikorupsi tersebut.

Kementerian Sosial telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada BPK terkait bansos, termasuk pengelolaan data. Menurutnya, PKC secara khusus membahas secara singkat kualitas data penerima bansos, transparansi dan pemutakhiran data.

PKC berharap dengan memperkuat pemberantasan korupsi di jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Etika Profesi PAKU, dapat menjadi benteng dan pendukung untuk melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran.

“Demikian pula peran masing-masing pasangan untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Sebanyak 10 kementerian/departemen mengikuti Program Etika Profesi PAKU, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Hukum dan hak asasi manusia

Selain itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu.

Kesemua kementerian dan lembaga tersebut mewakili lima lini bisnis utama BPK pada periode saat ini, yaitu yang terkait dengan sektor sumber daya alam, penegakan hukum, perdagangan, politik, dan jasa pemerintah.

Artikel sebelumyaTemui Dinda Kirana seperti yoghurt di "Tulis aku lagu cinta"
Artikel berikutnyaMendagri larang warga nonton Borobudur maraton live