Beranda News PKP: Jadwal Pilkada 2024 Lebih Moderat

PKP: Jadwal Pilkada 2024 Lebih Moderat

Jakarta (ANTARA) – Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menilai jadwal pemilu 2024 yang diusulkan pemerintah, yang ditetapkan 15 Mei, lebih moderat daripada yang diusulkan KPU pada 21 Februari.

“Karena perbedaan waktu (pengecekan parpol peserta pemilu) dari MK, maka usulan pemerintah untuk menunda pilkada hingga Mei agak lebih moderat daripada usulan KPU untuk menunda hingga Februari,” kata Said. Antara di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, jadwal pemilu terkait banyak hal, termasuk persiapan parpol untuk memenuhi persyaratan audit.

Menurut dia, jika pemilihan umum dilakukan lebih awal, yakni Februari, seperti yang disarankan CPU, konsekuensinya proses verifikasi akan dimulai dua bulan lebih awal.

“Percepatan ini berimplikasi jangka pendek bagi parpol untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan verifikasi,” ujarnya.

Menurut Said, skema ini pada gilirannya telah menimbulkan kerugian, terutama bagi parpol nonparlemen dan parpol baru, yang diberi syarat lebih ketat berdasarkan Putusan MK No. 55/2020 dibandingkan sembilan parpol parlemen.

“Sesuai putusan MK, sembilan parpol parlemen hanya lolos pemeriksaan administratif, dan tujuh parpol nonparlemen dan parpol baru harus menjalani pemeriksaan administratif dan pemeriksaan faktual,” katanya.

Ia menjelaskan, jika semua parpol diberi syarat yang sama, misalnya semua parpol harus memverifikasi informasi faktual, atau semua parpol hanya menjalani pemeriksaan administratif, maka perubahan jadwal pemilu masih bisa dikompromikan untuk pindah. maju atau terlempar ke belakang.

Namun, menurut dia, dengan perbedaan versi MK, usulan pemerintah untuk menunda jadwal pemilu hingga Mei agak lebih moderat ketimbang usulan Partai Komunis untuk menundanya hingga Februari.

“Oleh karena itu, agar jadwal pemilu bisa cepat ditentukan, saya mengusulkan agar semua parpol diundang untuk berdiskusi di forum musyawarah nasional agar prinsip-prinsip keadilan pemilu dapat ditaati,” ujarnya.

Said mengatakan, jika ingin lebih mudah, cara termudah adalah membuat aturan verifikasi seragam untuk semua pihak tanpa kecuali, misalnya semuanya diperiksa fakta atau semuanya diperiksa oleh administrasi.

Ia menilai, jika usul itu bisa disepakati, pemilihan umum yang selalu digelar April sesuai konvensi, bisa direvisi karena ada argumentasi konstitusional.

Artikel sebelumyaMempercepat pengelolaan kehutanan dan limbah untuk memerangi perubahan iklim
Artikel berikutnyaAda sistem satu arah pada rute Punchak-Chianzhur pada Minggu malam.