Beranda News PKP mengusulkan konsultasi nasional tentang jadwal pemilu 2024

PKP mengusulkan konsultasi nasional tentang jadwal pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin mengusulkan musyawarah nasional untuk menentukan jadwal pemungutan suara pemilihan umum 2024.

Menurut dia, usulan ini karena kebutuhan untuk berkonsultasi dengan semua partai politik dan mempertimbangkan usulan mereka untuk jadwal pemilihan umum serentak 2024 dan Pilcada.

<< Untuk melaksanakan prinsip keadilan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22E UUD 1945, perlu berkonsultasi dengan semua partai politik dan mempertimbangkan usul mereka untuk jadwal pemilihan umum serentak dan pemilihan kepala daerah. untuk 2024. untuk itu, saya mengusulkan untuk mengadakan konferensi nasional,” kata dia, Minggu di Jakarta. Dikatakannya, parpol di Indonesia tidak terbatas pada sembilan partai di DPR RI. Masih ada belasan parpol berbadan hukum lain yang juga memiliki hak konstitusional yang sama untuk maju sebagai calon dalam pemilihan umum 2024, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024, katanya. “Wacana perpanjangan atau penundaan waktu pemungutan suara, misalnya karena masalah pilkada serentak, mengubah waktu pemilihan umum 2024 juga tidak tepat jika dikompromikan secara eksklusif oleh CPU, Bavaslu, DPR dan Kementerian. Urusan Dalam Negeri,” ujarnya. Selain itu, jelasnya, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pemilu harus adil, oleh karena itu prinsip ini harus menjadi dasar, termasuk saat menentukan jadwal pemilu 2024. Menurut dia, jadwal umum pemilu di Indonesia sebenarnya “stabil”, yakni diadakan setiap lima tahun pada bulan April. “Parameternya jelas, sejak pertama kali diadakan setelah amandemen UUD 1945, pemilihan selalu diadakan pada bulan April. Ketika pemilihan legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden tahun 2019, masih waktu April,” katanya. … Menurutnya, agenda nasional yang diselenggarakan secara rutin harus dipahami sebagai konvensi ketatanegaraan atau “constitutional convention”. Ia meyakini bahwa konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu dari tujuh sumber hukum tata negara (“sumber hukum tata negara”) di samping nilai-nilai konstitusi tidak tertulis, hukum dasar, tata cara tertulis, yurisprudensi, doktrin, dan hukum internasional. “Perjanjian juga bisa diartikan sebagai norma yang muncul dalam praktik politik, atau ‘aturan praktik politik’ yang mengikat penyelenggara publik,” katanya. Dijelaskannya, dalam praktik administrasi publik, konvensi termasuk dalam arti luas konstitusi. Meskipun konvensi tidak didasarkan pada aturan tertulis, katanya, itu dianggap penting secara konstitusional atau “penting secara konstitusional.” “Oleh karena itu, kebiasaan berkonstitusi atau norma ketatanegaraan terkait jadwal pemilu tidak bisa dengan mudah dikesampingkan. Karena kongres merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu persoalan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaLaNyalla mengajak rekaman PP untuk sangat membantu masyarakat.
Artikel berikutnyaLaNyalla siap membela dan memenuhi aspirasi UU Perubahan Desa.