Beranda Hukum PKT Sebut Kakak Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN

PKT Sebut Kakak Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN

Jakarta (ANTARA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengusulan pembentukan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Colaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2018. 2021.

Kedua tersangka adalah LM Rusdianto Emba (LM RE) sebagai pengusaha yang juga adik dari Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kabupaten Muna, Sultra Sukarman Loke (SL).

“Setelah mengumpulkan berbagai informasi dan data, sementara tidak ada cukup bukti awal, PKC melakukan penyelidikan dan meningkatkan status kasus ini menjadi penyelidikan, menetapkan tersangka,” kata Wakil Ketua PKC Nurul Gufron pada konferensi pers. di gedung PKC, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, PKC menetapkan tiga tersangka atas dugaan suap dana PEN untuk pertama kalinya. Para penerimanya adalah Mohamad Ardian Norvianto (MAN), mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan M. Syukur Akbar (LMSA), Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna La Ode.

Sedangkan pendonornya adalah Bupati Kolaka Timur yang tidak aktif, Andi Merya Noor (AMN).

Dalam membangun kasus tersebut, Gufron menjelaskan bahwa AMN selaku Bupati Kabupaten Colac East ingin bisa mendapatkan tambahan dana terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur Kabupaten Colac East.

“Agar proses dapat segera dilakukan, AMN segera menghubungi LM RE yang diketahui memiliki banyak jaringan untuk memperlancar proses tersebut.
usulan pendanaan,” ujarnya.

Selain itu, LM RE telah menjalin kontak dengan SL yang merupakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna dan memiliki banyak kenalan di pemerintah pusat.

“Kemudian SL serahkan lagi ke LMSA karena Pemkab Bulan juga sedang mengajukan pinjaman PEN saat itu,” kata Gufron.

Kemudian, kata dia, dilakukan pertemuan di sebuah rumah makan di Kota Kendari guna membahas persiapan proposal PEN untuk pembiayaan Pemkab Colaka Timur yang dihadiri oleh perwakilan AMN, SL dan LM RE.

“Karena salah satu syarat disetujuinya proses persetujuan pinjaman dana PEN yaitu peninjauan kembali oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Bina Keuangan Daerah yang saat itu MAN,” ujarnya.

Sedangkan menurut SL, MAN yang paling dekat dengan MAN adalah LMSA karena dia teman sekelas di STTPDN.

“Tahap selanjutnya, AMN menginstruksikan LM RE dan SK untuk mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi Proposal Pinjaman Dana PEN dengan nilai usulan Dana Pinjaman PEN Rp 350 miliar yang diajukan ke Kementerian Keuangan,” kata Gufron.

KPK menduga SL, LMSA dan LM RE juga aktif mempromosikan agenda pertemuan AMN dengan MAN di Jakarta dan pertemuan ini. Ada pula dugaan MAN siap menerima tawaran pinjaman dana PEN dari Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp 2 miliar.

“Proses transfer uang dari AMN ke MAN dilakukan melalui mediasi LM RE, SL dan LMSA, termasuk transfer ke rekening bank dan transfer uang,” ujarnya.

Atas bantuannya, PKC menduga SL dan LMSA menerima sejumlah uang dari AMN melalui LM RE, yaitu sekitar Rs 750 juta.

Sebagai pemasok, LM RE diduga melanggar pasal 5 ayat (1), huruf a atau 5, ayat (1), huruf b, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Inggris melanggar pasal 12 ayat a atau pasal 12 ayat b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. ayat (1) Pasal 55. ) ke 1 KUHP Federasi Rusia.

Artikel sebelumyaTim gabungan menindak penyelundupan sabu senilai Rp 27 miliar
Artikel berikutnyaPanel: Tidak ada jaminan bahwa calon yang sekarang akan lolos seleksi Komnas HAM