Beranda Hukum Polda Bali kerahkan 1.495 ke pengamanan PPKM

Polda Bali kerahkan 1.495 ke pengamanan PPKM

Denpasar (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Bali merekrut 1.495 orang dalam operasi aman Nusa Agung II selama pengamanan darurat PPKM penanganan COVID-19.

“Pelaksanaan PPKM darurat merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memerangi COVID-19, khususnya di pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini merepresentasikan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat dari yang ada saat ini,” ujarnya. Kapolda Bali Irjen Ilmu Politik Putu Jayan Danu Putra dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Bali, Minggu.

Dikatakannya, sebanyak 1495 personel dilibatkan dalam pelaksanaan PPKM darurat tersebut, yang terbagi dalam 7 kelompok sasaran, yaitu: Satgas Deteksi, Satgas Binmas, Satgas Kepatuhan Kesehatan dan Vaksinasi, Satgas Bayanques, Satgas Gakkum … Gugus Tugas, Satgas Vaksin Pamwal dan Satgas Humas Peningkatan Keamanan Daerah.

Kapolres meminta semua kelompok sasaran saling berkoordinasi untuk menentukan tujuan dan sasaran operasional. Kemudian, sejak dini, identifikasi penyimpangan yang dapat mengganggu program COVID-19 dan vaksinasi.

Dalam operasi ini, untuk gugus tugas untuk terus melakukan pelacakan untuk orang yang terpapar COVID-19. “Jika ada orang yang melanggar proses, perlu untuk memastikan penegakan hukum dan ketertiban, dan yang paling penting – untuk memberikan penjelasan dan kontra pendapat Kalau ada berita tentang COVID-19, itu tidak benar,” ujarnya.

Pengenalan PMCM darurat dilakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 dengan tujuan untuk menekan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 menjadi kurang dari 10 ribu kasus per hari di tingkat nasional.

PPKM Darurat sedang digulirkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, mengingat tingginya angka penularan COVID-19 dan peningkatan jumlah kasus baru per hari.

“Minggu keempat Juni 2021 dibandingkan tiga minggu sebelumnya menunjukkan peningkatan jumlah kasus. Diharapkan dengan adanya PPKM darurat ini, ia mampu menunjukkan perubahan yang efektif. Keamanan masyarakat adalah hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto,” ujarnya. …

Sebelumnya, keadaan darurat COVID-19 di sembilan kabupaten/kota di Bali masuk dalam kriteria Tier 3.

Terkait PPKM darurat, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sehubungan dengan COVID-19 di Jawa dan Bali, termasuk dalam Surat Edaran Gubernur Bali No. 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Keadaan Darurat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 Di Bawah Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Artikel sebelumyaWakil Presiden: Vaksinasi adalah dorongan untuk mencapai "kekebalan kolektif"
Artikel berikutnyaHujan deras menyebabkan longsor di beberapa titik di Ambon