Beranda Hukum Polisi menegaskan tidak perlu waktu lagi untuk menyelesaikan sidang etik.

Polisi menegaskan tidak perlu waktu lagi untuk menyelesaikan sidang etik.

Pengadilan Etika Brigadir Jenderal Paul. Hendra Kurniawan ditunda karena saksi AKBP Arif Rahman Arifin sakit.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Bagian Humas Polri, Irjen Paul. Dedi Prasetho menegaskan Polri tidak mengulur waktu dengan menuntaskan sidang etik puluhan anggota Polri yang terlibat dalam TKP pembunuhan Brigjen J di Duren Tiga.

“Jangan ditunda-tunda,” kata Dedi di Mabes Polri di Jakarta, Senin.

Menurut jenderal bintang dua itu, ada mekanisme litigasi etik terhadap 35 pegawai Polri yang diduga serius melakukan pelanggaran etika tidak profesional dalam penanganan TKP Duren Tiga.

“Semuanya butuh tahapan, semuanya butuh proses, tentunya kalau sudah ada hasilnya akan dipresentasikan ke media,” kata Dedi.

Polri melakukan proses etik terhadap 11 oknum polisi yang terlibat kasus Duren Tighi.

Gugatan etik pertama terhadap Inspektur Jenderal Paul. Ferdy Sambo, mantan Kapolres Propam, Kamis (25/8). Putusan pengadilan diumumkan pada Jumat (26/8) dengan sanksi pemberhentian tidak hormat (ATC). Namun, keputusan tersebut ditolak oleh Sambo dengan mengajukan banding.

Sidang etik berikutnya dilakukan pada Kamis (09.01) terhadap Kompol Chuck Putranto, disusul sidang etik pada Jumat (09.02) terhadap Kompol Baiquni Wibowo. Sidang dihentikan selama sehari dan dilanjutkan kembali pada Selasa (09/06) melawan AKBP Agus Nur Patria. Tiga pelaku divonis penahanan sementara.

Gugatan etik berlanjut terhadap AKP Dya Chandravati yang divonis penurunan pangkat 1 tahun. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada pelanggar etika Bharada Sadam dan Brigadir Jenderal Firman Dwi Ardiyanto. Sedangkan Brigadir Frillian Fitri Rosadi divonis penurunan pangkat selama 2 tahun.

Komisi Etik Polri kemudian memberikan sanksi permintaan maaf kepada instansi kepolisian dan pimpinan kepada AKBP Pujiyarto.

Sidang etik selanjutnya terhadap Ipd Arsyad Daiva Gunawan berlangsung pada Kamis (15 September). Namun, pengumuman putusan tertunda karena salah satu saksi kunci tidak dapat hadir karena sakit.

Penilaian etik Ipda Arsyad Daiva Gunawan dijadwalkan Senin (26 September). Begitu juga dengan sidang etik Brigadir Paul. Hendra Kurniawan juga ditunda karena sakitnya saksi atas nama AKBP Arif Rahman Arifin.

Bambang Rukminto, pemantau polisi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menilai polisi molor karena tidak menuntaskan sidang etik terhadap tujuh tersangka. menghalangi keadilan. Dari tujuh orang tersebut, empat telah diadili, tiga sisanya belum diadili.

Bambang mengkritik pelaksanaan sidang etik yang tertunda dan tersangkanya ditahan. menghalangi keadilan yang diselingi oleh persidangan pelanggar dan pelanggar kecil. Apalagi, para tersangka pelaku mengajukan banding atas putusan HRO tersebut.

Dia mengatakan bahwa kegagalan untuk menyelesaikan persidangan CCEP dari anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran serius dalam kasus Sambogate berarti bahwa polisi tampaknya mengulur waktu dan bermain dengan kepercayaan publik yang baru saja meningkat belakangan ini. upaya polisi untuk mengungkap kasus Brigjen J.

“Faktanya, salah satu penyebab turunnya kepercayaan publik adalah kasus menghalangi keadilan. Jika pemeriksaan etis dan profesional terlalu lama, masyarakat akan semakin apatis terhadap tindakan polisi,” kata Bambang.

Artikel sebelumyaBNN Tangkap Kurir Dengan 1.001 Pil Ekstasi Sindikat Antarprovinsi
Artikel berikutnyaBNPT Ungkap Bagaimana Kelompok Teror Membuat Sel Teror Baru