Beranda Hukum Polisi tingkatkan sosialisasi dan efek jera untuk mencegah penipuan investasi

Polisi tingkatkan sosialisasi dan efek jera untuk mencegah penipuan investasi

JAKARTA (ANTARA) — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan sosialisasi dan pencegahan terhadap pelaku penipuan investasi sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban.

Kepala Badan Keamanan Polri (Baharkam) Komien Paul. Arif Sulistianto mengatakan akan menyediakan Posko sebagai media dan sarana bagi masyarakat untuk bertanya atau mengkonfirmasi aplikasi terkait atau perusahaan yang menawarkan investasi dan berdagang aman dan legal.

“Harus ada media atau sarana bagi masyarakat untuk memvalidasi investasi tersebut karena masyarakat memiliki akses yang terbatas,” kata Arif, dikutip dari Police TV, Kamis.

Arief menjelaskan untuk menciptakan posisi tersebut, Polri akan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komoditi Berjangka. Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) saling berkoordinasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Penipuan berkedok investasi tidak hanya terjadi baru-baru ini, lanjutnya, tetapi sudah berlangsung lama. Dia mencontohkan kasus koperasi Langit Biro 2007 dengan korban hampir 125.000 dan kasus Wahana Globalindo dengan korban 38.000 dan kerugian Rp 6,2 triliun.

Saat ini dengan mengandalkan kecanggihan teknologi, banyak orang mengeluhkan investasi yang ternyata ilegal sehingga menimbulkan kerugian sosial. Satu contoh perdagangan opsi biner Binomo, katanya.

Penipu yang menyamar sebagai investasi memanfaatkan kompleksitas teknologi menggunakan robot jual beli, memiliki server di luar negeri dan kemudian menggunakannya di rumah cabang atau agen (orang yang berpengaruh) untuk memasarkan produknya.

Penyerang menggunakan pemasaran bertingkat (MLM) yang semuanya menggunakan skema Ponzi dimana uangnya dari investor atau pedagang diambil oleh penjahat jika mereka membuat keuntungan yang cukup.

“Polri mengingatkan masyarakat dalam menginvestasikan dananya lihat dulu apakah sudah siap dan apa dasar-dasarnya berbisnis, karena menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Padahal prinsipnya berinvestasi itu untung dan risikonya tinggi,” jelas Arif.

Arief melanjutkan, dengan berkedok penipuan investasi, tidak cukup hanya mengusut. Tapi juga bagaimana mengantisipasi siapa yang harus mengontrol, siapa yang harus mengambil tindakan membutuhkan langkah cepat.

Ia menambahkan, regulasi yang kuat dengan sanksi yang tegas diperlukan karena penanganan kasus fraud saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Sekarang KUHP saja tidak cukup, tapi pelakunya menggunakan teknologi informasi, jadi pembuktiannya cukup rumit,” ujarnya.

Dikatakannya, pelaku kejahatan akan menggunakan sistem yang ada di bidang teknologi informasi, sehingga tidak cukup mengambil tindakan sesuai dengan KUHP dan UU IT, harus dikombinasikan dengan undang-undang lain untuk memastikan efek jera.

“Yang paling penting adalah bagaimana melacak aset untuk memulihkan kerugian dari para korban. Karena investor yang menjadi korban ini baru melapor setelah merugi. Ketika mereka menguntungkan, mereka tidak melaporkan. .

Saat ini Polri gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat waspada terhadap penipuan ala investasi melalui program acara bercakap-cakap di berbagai daerah di Indonesia.

Artikel sebelumyaPangdam Ajak Prajurit dan ASN TNI Ikuti Diklat Dokter Spesialis
Artikel berikutnyaPetugas menangkap 16 orang dalam penggerebekan di desa pengedar narkoba di Sumatera Utara.