Beranda News Polling: Anggota DPR Ansi Lema Ikuti Bursa Pilkada NTT

Polling: Anggota DPR Ansi Lema Ikuti Bursa Pilkada NTT

Jakarta (ANTARA). Lembaga riset Charta Politica Indonesia telah merilis nama-nama anggota DPR RI Johanis Franciscus Lem atau Ansi Lem, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Timur (Pilkada).

“Dalam simulasi calon gubernur NTT, Ansi Lema menduduki peringkat keempat dengan perolehan 10,4%, sedikit berbeda dengan Amy Noemleni yang meraih 11,1% dan Benny K. Harman di peringkat kedua dengan 11,3%”, — kata Direktur Charta Politica. Pada hari Jumat di Jakarta, kepala eksekutif Indonesia Yunarto Vijaya dihubungi.

Sementara itu, Gubernur incumbent NTT Victor Bungtilu Layskodat masih memiliki elektabilitas tertinggi. Benny Harman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT dua kali, pada 2013 dan 2018. Sementara itu, Amy Nomleny yang juga Ketua DPRD NTT, juga maju dalam Pilgub NTT 2018. .

Kemunculan nama Ansi Lem cukup menarik, karena Ansi pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT (Pilgub). Tiga nama di atas merupakan politisi papan atas yang ikut serta dalam pemilihan gubernur NTT.

Jajak pendapat Charta Politica di NTT dilakukan pada 4-12 Maret 2022, 800 responden, dipilih sesuai metodologi pengambilan sampel acak bertingkat.

Survei dilakukan melalui wawancara pribadi dengan kesalahan ±3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ansi Lema dikenal sebagai politisi PDI-P sekaligus anggota Komisi IV DPR yang selalu melaporkan kegiatannya ke publik di Provinsi NTT. Sejak dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2019, ia rutin melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat NTT setiap enam bulan sekali.

Laporan kinerja tersebut diunggah ke akun Facebook dan Instagram miliknya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Tak heran, publik memiliki kepercayaan dan harapan yang besar terhadap kebijakan PDI-P ini.

Artikel sebelumyaBMKG imbau warga Sulteng manfaatkan informasi cuaca sebaik mungkin
Artikel berikutnyaMenko Polhukam bantah kemungkinan pelanggaran HAM di PeduliLindung