Beranda Hukum PPATK: Terima Rs 120 Triliun, Pemberantasan Narkoba Harus Pimpin Kemiskinan Perkotaan

PPATK: Terima Rs 120 Triliun, Pemberantasan Narkoba Harus Pimpin Kemiskinan Perkotaan

Temuan Rs 120 triliun menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba harus memiskinkan kota.

Jakarta (ANTARA) – Ditemukannya rekening sindikat narkoba senilai Rp 120 triliun menunjukkan bahwa upaya pemberantasan barang haram harus berjalan beriringan dengan pemiskinan pengedar, kata Diane Ediana Rae, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pasalnya, jika pemberantasan narkoba hanya sebatas menghukum pelaku kejahatan dan tidak menyasar uang milik pengedar, produksi narkoba akan terus meningkat, kata Diane Ediana Rae dalam talkshow yang disiarkan kanal Youtube PPATK di Jakarta. , Rabu.

“Upaya menindak pelaku narkoba harus dibarengi dengan pengejaran uang pelaku narkoba,” kata Diane Ediana Rae.

“Misalnya kalau penjahat hanya dipenjara dan uangnya masih ada, bahkan terkendali, sangat mungkin (kota) ini masih berpengaruh,” katanya.

Oleh karena itu, Kepala PPATK mengajak semua pihak, baik institusi, aparat penegak hukum, pengadilan, termasuk Kementerian Hukum dan HAM yang membidangi pemasyarakatan, untuk bahu-membahu memberantas narkoba sampai akhir.

Diane Ediana Rae menjelaskan, pelaku bisnis narkoba kerap menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uangnya dari pengawasan otoritas terkait. Menurut Diane, praktik pencucian uang yang dilakukan sindikat narkoba juga dinamis atau terus berubah dan berkembang.

“Misalnya, mereka menggunakan akun orang yang tidak menggunakan narkoba. Mereka hanya memberi uang, lalu mereka menggunakannya,” kata kepala PPATK.

Selain itu, sindikat narkoba juga kerap melakukan pencucian uang melalui perdagangan, misalnya dengan menggunakan narkoba. tagihan Salah.

“Ini termasuk kompleks, termasuk penggunaan penukar uangdia mengulangi lagi.

Untuk mengantisipasi berbagai transaksi mencurigakan, PPATK menggunakan berbagai cara, termasuk kerjasama dengan negara lain untuk pertukaran data.

Akibatnya, jika terjadi transaksi yang mencurigakan, seperti transfer dana yang tidak seimbang, pengawas akan segera menandatangani dan memberi tahu otoritas negara lain tujuan transfer tersebut.

Temuan PPATK terkait rekening Rp 120 triliun yang dimiliki sindikat narkoba itu menjadi sorotan publik setelah rapat dengar pendapat (RDP) antara ketua PPATK dan Komisi III DPR RI bulan lalu.

“Saya berterima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Kami telah mengirimkan informasi kepada instansi terkait agar mereka dapat memberikan perhatian yang lebih serius dalam mengusut kejahatan narkoba,” kata Diane juga.

Artikel sebelumyaLima ASN di Kemenkumham Sulteng Diberhentikan
Artikel berikutnyaLanal Tarempa menekan penyelundupan sabu senilai Rs 70 juta