Beranda News Presiden meminta Pertamina dan PLN menghitung konsekuensi dari setiap penugasan

Presiden meminta Pertamina dan PLN menghitung konsekuensi dari setiap penugasan

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo meminta Pertamina dan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperhitungkan konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan dan dijalankan secara profesional.

Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para Komisaris dan Direksi Pertamina dan PLN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11), demikian video yang diunggah Sabtu di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kemudian dari sisi investasi. Saya melihat sebenarnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN itu berjejer dan banyak, tapi kesulitannya terletak pada birokrasi kita dan BUMNA kita sendiri. Saya orang lapangan.” Kadang saya ingin marah karena yang saya tahu, tapi itu sangat sulit dilakukan,” kata Presiden.

Kepala negara mengatakan bahwa ada hal-hal yang mudah, tetapi sulit dilakukan, dan tidak ada jalan keluar. Menurut Presiden, situasi ini harus lebih ditingkatkan karena profesionalisme anggota komisi dan direksi BUMN.

“Posisi ini harus lebih ditingkatkan dengan profesionalisme tuan dan nyonya. Setiap tugas harus dihitung, akibatnya untuk jenis tarif PLN apa, untuk Pertamina, terutama untuk kelas premium dan jenis elpiji apa, dan dialihkan. transparan dan terbuka,” jelasnya.

Presiden meminta komisaris dan direksi terkait terbuka dengan angka dan perhitungan yang logis.

“Jujurlah dengan angka, dengan perhitungan, dengan perhitungan, tapi itu logis,” jelasnya.

Presiden menegaskan tidak ingin tugas itu dilakukan tanpa verifikasi dan kontrol. Menurutnya, hal ini akan diketahui dalam proses sekuritisasi.

“Karena penunjukannya, saya kira belum diverifikasi, tidak dikontrol. Kalau mau beralih ke sekuritisasi, tahu harganya, mahal, susah sekuritisasi. Mengapa, ini semata-mata karena ada tugas “Ini harus kita hindari. Saya mengambil tindakan,” kata Presiden.

Dia menegaskan PLN dan Pertamina harus mendukung pengelolaan setiap penunjukan.

“Jangan lagi, jangan” terbawa oleh perjalanan “, jangan bersembunyi di judul tugas, sehingga manajemen tidak efektif, pembelian tidak benar. Ini harus dihindari dengan apa yang disebut apropriasi. Ini kelemahan BUMN, kalau ada tugas jadi tidak profesional. Ada titik lemah, sehingga profesionalisme hilang,” kata Presiden.

Artikel sebelumyaDNR RI mentransfer arsip ke ANRI
Artikel berikutnyaDorong Kuasai Pasar, Menteri Johnny Tegaskan Dukungan untuk Industri Gim