Beranda Warganet Promosi Jambi sebagai pusat perhutanan sosial

Promosi Jambi sebagai pusat perhutanan sosial

Jambi (ANTARA) – Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan, baik bagi manusia maupun bagi flora dan fauna yang ada di kawasan hutan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan hutan. Salah satunya melalui program perhutanan sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang diperkenalkan di kawasan hutan.

Wilayahnya adalah hutan negara atau hutan adat yang terletak di kawasan yang dikelola oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat, di mana hutan-hutan tersebut dilestarikan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menjaga keseimbangan ekologis.

Perhutanan sosial dapat dikelola dalam bentuk hutan desa, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan kemitraan.

Provinsi Jambi memiliki hampir 334.000 hektar lahan, yang merupakan kawasan hutan sosial dari total 13.911.867 hutan sosial di Indonesia. Hal ini memberikan potensi besar bagi Jambi untuk menjadi yang terdepan dalam implementasi skema perhutanan sosial.

Dimana skema sosial kehutanan, salah satu langkah yang dilakukan untuk menghindari konflik di sekitar kawasan hutan. Program negara ini juga dinilai mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk yang tinggal di kawasan hutan.

Ada beberapa perusahaan perkebunan di Provinsi Jambi yang menerapkan skema perhutanan sosial. Ini termasuk PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wisesa, yang merupakan bagian dari induk perusahaan PT Royal Lestari Utama.

Meningkatkan kesejahteraan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Gushendra menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di hutan rakyat atau hutan pribadi. / hutan adat yang dikelola oleh masyarakat lokal atau adat sebagai pemain utama.

Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan ekologi dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan ulayat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kehutanan kemitraan.

Semangat perhutanan sosial diharapkan dapat mengarah pada keadilan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Menurut Gusendra, hutan seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dalam skema perhutanan sosial, pengelola kawasan lindung atau pemegang izin kawasan lindung wajib bekerjasama dengan mitra konservasi dalam rangka pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan lindung. Jika diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Perlindungan Ekosistem Sumber Daya Alam (K SDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

kemitraan

Sejumlah perusahaan di Jambi juga telah menerapkan skema perhutanan sosial melalui kemitraan dengan masyarakat. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

Direktur Corporate Communications, Sustainability and Human Resources PT Royal Lestari Utama (RLU) Yasmin Sagita mengatakan, RLU telah menerapkan banyak bentuk kemitraan dengan petani di wilayah operasi RLU, yaitu Regensi Tebo. Sedikitnya 152 petani dari 9 kelompok tani hutan (KTH) berpartisipasi dalam kemitraan kehutanan.

Kemitraan ini mencakup area hutan seluas 605 hektar. Bahkan, 2 dari 9 KTH mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Pengakuan dan Perlindungan Hutan Kemitraan (SK Kulin KK) dari Kementerian Kehutanan. Sementara itu, 7 KTH lainnya menandatangani perjanjian kerjasama (NKK).

Salah satu produk yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar adalah produksi lateks. Dimana rata-rata produksi karet di KTN mencapai 595 kilogram per bulan per petani. Pada periode Januari-Mei 2021, produksi karet yang diserap perseroan mencapai 93.920 kilogram.

Selain model kerjasama kehutanan, PT RLU melalui PT LAJ dan PT WW juga menjalankan program pelatihan bagi petani lokal. Seperti pendampingan budidaya karet, akses pasar, pendampingan komprehensif di bidang pertanian, dan kerjasama dengan koperasi karyawan.

Selain itu, PT RLU juga melibatkan anggota Suku Anak Dalam (SAD) dalam kemitraan perhutanan sosial yang mereka terapkan. Perusahaan juga mendapat bantuan dari warga Kecamatan Administratif Selatan, yang tinggal di hutan yang berada di bawah yurisdiksi PT RLU. Dimana penduduk Afrika Selatan dapat bertahan hidup dengan hasil hutan.

PT RLU juga telah menyediakan bibit tanaman hutan yang menghasilkan kebutuhan pokok bagi masyarakat Afrika Selatan. Dengan harapan hutan tetap lestari dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tetap dapat terpenuhi.

Hutan aset negara

Dr Forst Bambang Irawan, Kepala Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, mengatakan hutan saat ini merupakan aset terbesar negara. Karena potensi hutan dan masyarakat sekitar hutan sangat besar. Baik secara ekonomi maupun untuk pemberdayaan masyarakat.

Dengan hutan di Provinsi Jambi yang begitu luas, pemberdayaan ekonomi dan masyarakat melalui konsep perhutanan sosial akan sangat membantu meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) di daerah tersebut, kata Bambang Irvan.

Karena begitu banyak potensi di hutan yang dapat meningkatkan PDRB daerah. Salah satunya adalah hasil perkebunan sari karet dan jenis hasil hutan lainnya.

Manfaat lingkungan juga dapat dihasilkan dengan memberdayakan masyarakat melalui konsep perhutanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk secara cerdas melindungi hutan dan memberdayakannya.

Selain itu, penghargaan juga harus diberikan kepada perusahaan yang dapat menerapkan konsep perhutanan sosial dalam bidang kegiatannya. Bambang Irawan melihat PT RLU menerapkan konsep perhutanan sosial. Hal ini patut diapresiasi bahkan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan di Jambi bahkan Indonesia*.

Artikel sebelumyaKapolda menghimbau kepada masyarakat untuk menyepakati perluasan PPKM Mikro di Sumut.
Artikel berikutnyaPria Jawa Barat ditemukan tewas di lokasi proyek SDN 01 di Kedamin