Beranda Hukum Propam Polri Disiplin Anggota untuk Lindungi Investasi

Propam Polri Disiplin Anggota untuk Lindungi Investasi

Jakarta (ANTARA) – Divisi Propam Polri siap mengawal pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga keamanan untuk melindungi investasi dan perdamaian dunia usaha di tanah air.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendisiplinkan anggota Polri agar tidak menjadi pihak yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dunia usaha dan investasi.

Kepala Propaganda Polri, Inspektur Jenderal Paul. Ferdy Sambo membuka Rakernis Polri 2022 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, mengatakan Propam Polri memiliki aplikasi Propam Presisi untuk mengadu jika ada anggota Polri yang bermain.

“Jika ini menjadi perhatian pengusaha menengah dan kecil, bahkan pengusaha besar, jangan ragu untuk melaporkannya di aplikasi. Saya pasti akan bersikap tegar dan tegar,” kata Sambo.

Sambo menjelaskan, Polri akan mengawal program Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi COVID-19.

“Harus kami tegaskan, pada Workshop Propam Polri 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam memberikan kepercayaan dunia investasi dan bisnis,” ujarnya.

Sambo mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022, yakni 5,5 persen dari PDB. Tentu saja, ada harapan agar polisi bisa menjaga momentum tersebut.

“Artinya polisi harus memberikan pengamanan,” jelasnya.

Lokakarya teknis Propam Polri (Rakernis) tahun 2022 dengan topik “Propam Polri siap mendukung pelaksanaan disiplin dan pemulihan ekonomi nasional”.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi panel dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Kementerian Perekonomian mengenai isu-isu pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arshad Rasjid mengatakan Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menegakkan disiplin nasional, menjamin keamanan dan stabilitas sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi dan iklim investasi.

“Termasuk mengawasi implementasi kebijakan pencegahan fraud dan abuse PEN. Memberikan pelayanan publik operasional dan operasional,” kata Arshad.

Namun, Arshad mengeluhkan masih banyak oknum oknum Polri yang justru menghambat pelaksanaan disiplin dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu penguatan internal Korps Bhayangkara.

Bentuk hambatan yang dimaksud, kata dia, adalah pungutan liar atau pungli dalam proses perizinan usaha. Penyalahgunaan wewenang terhadap badan usaha atas dasar investigasi kriminal, termasuk orang-orang yang mendukung bisnis ilegal.

“Selain itu, tidak menanggapi laporan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Oleh karena itu, kata Arshad, solusinya membutuhkan kerjasama yang inklusif antara Polri, Propaganda Polri dan masyarakat dalam rangka penegakan disiplin dan membangun kembali perekonomian nasional. Menurut dia, penguatan satuan polisi Propam akan memungkinkan untuk melatih aparat kepolisian yang berkualitas.

Iskandar Simorangkir, Deputi Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, menambahkan pemulihan ekonomi harus ditopang oleh mobilitas penduduk yang mulai meningkat seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia.

Mobilitas penduduk, jelasnya, mulai tumbuh sejak awal Agustus 2021 dan mulai menyamai tingkat pra-pandemi yang mempengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi pada triwulan IV 2021.

“Pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada pengendalian pandemi yang disiplin, dukungan untuk peningkatan ketahanan kesehatan, dan kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk fiskal dan moneter), katanya.

Iskandar menambahkan semua pencapaian ini untuk memastikan pemulihan yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja yang signifikan, dan kesiapan untuk bertransformasi (secara digital) ke masa depan.

Artikel sebelumyaPolisi menunggu hasil tes psikologi ibu yang diduga memukuli anak kandungnya
Artikel berikutnyaSaya harus mengatakan bahwa itu layak diperjuangkan untuk kenaikan biaya petugas CPPS