Beranda Hukum Psikolog: Syarat masuk TNI tidak ada kaitannya dengan pengaruh kaum LGBT.

Psikolog: Syarat masuk TNI tidak ada kaitannya dengan pengaruh kaum LGBT.

Jakarta (ANTARA). Psikolog Klinis dan Forensik Kasandra Putranto mengatakan salah satu syarat masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bebas dari pengaruh lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

“Sebagai psikolog klinis dan forensik, LGB tidak memasukkan disabilitas mental, meskipun norma sosial dan agama memasukkan disabilitas. LGBT itu termasuk penyimpangan klinis, norma sosial dan agama,” kata Kasandra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Kasandra mengapresiasi dan menghormati sikap tegas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasala), Laksamana Yudo Margono, atas pemecatan prajurit yang tersangkut salah satu pelanggaran moral, seperti kaum LGBT.

Kasandra menegaskan, prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi prajurit TNI. Bahkan di Thailand, wajib militer hanya untuk pria. Sementara itu, transgender tidak boleh berpartisipasi. Meskipun ini tidak berlaku untuk militer, itu (LGBT) bukanlah suatu keharusan. Misalnya, di bidang kedokteran, tidak ada masalah dengan kaum LGBT.

“Hampir setiap profesi memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi, terutama profesi penting dan penting seperti pilot, tentara, polisi, dokter dan lain-lain. Persyaratan tersebut tentunya bergantung pada kebutuhan pekerjaan yang berbeda-beda di lapangan,” jelas Kasandra. …

Kasandra meminta agar setiap pimpinan TNI tidak fokus pada LGBT, tetapi pada persyaratan dasar, misalnya pilot harus sehat fisik, tidak memiliki gangguan penglihatan, minus atau buta warna. Isu LGBT menjadi sensitif karena mempengaruhi nilai-nilai yang dianut dalam setiap profesi.

“Ada profesi lain yang mungkin tidak membutuhkan ini. Tapi di Indonesia syarat utamanya tetap absennya kaum LGBT, hampir sama seperti pada masa Orba Baru (Orba), ada praktik diskriminatif terhadap orang-orang yang mungkin terkait dengan PKI, sehingga harus memberikan surat PKI gratis.” Kasandra.

Kasandra menjelaskan, sejauh ini, kaum LGBT tampaknya masih melampaui persyaratan inti untuk menjadi TNI. Sama halnya dengan pilot, polisi dan tentara, yang tidak bisa buta warna. Masalah buta warna tidak diskriminatif, tetapi jika pilot, polisi, dan tentara tidak dapat membedakan warna, mereka tidak akan dapat beroperasi secara mandiri.

Konsistensi dalam melanggar hukum asusila harus dihormati dan dijalankan oleh setiap Kepala Staf 3D TNI. Mengambil tindakan tegas dan menunjukkan kejujuran pribadi sebagai seorang pemimpin. Terkait tindakan tegas terhadap prajurit yang dipengaruhi LGBT, Laksamana Casal TNI Yudo Margono berdemonstrasi.

“Ancamannya adalah pemecatan dari dinas,” kata Yudo saat memberikan pengarahan kepada Tarun Tarun Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-66 di Olahraga Dalam Ruangan Akademi Angkatan Laut Caesar, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/6) lalu.

Yudo mengatakan bahwa ada degradasi moral yang nyata di kalangan generasi muda. Apalagi mereka termasuk orang-orang yang sangat rentan terhadap pengaruh global.

“Gerakan LGBT secara tegas bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan ideologi negara. Ini ancaman moral yang harus dihadapi nanti,” kata Yudo.

Selain melanggar moralitas LGBT, Yudo juga mengancam akan memberhentikan prajurit yang mental juangnya tidak sesuai dengan ideologi negara, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Wajib Delapan TNI, Trisila TNI AL, dan Hree Dharma Shanty.

Selain itu, menurut Yudo, masuknya radikalisme dan ekstremisme saat ini ke masyarakat menjadi perhatian serius, terutama di kalangan TNI yang merupakan instrumen pemerintah.

“Pada generasi TNI Angkatan Laut berikutnya, misi dan beban kerja akan lebih berat, kompleks dan dinamis,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Yudo, setiap lulusan AAL harus memiliki karakter dan kemampuan kepemimpinan yang kuat, serta kompetensi prajurit yang profesional. Juga perlu menjaga kekompakan antar prajurit agar mirip satu sama lain.

Artikel sebelumyaPolres Bandarlampunga Gelar Vaksin Mobile COVID-19-19
Artikel berikutnyaFraksi PCB se-Jawa Tengah membeli dan mendistribusikan lauk pauk di warung desa