Beranda Hukum PT Sentul City mendukung rencana DPR RI membentuk Pansus Mafia Tanah

PT Sentul City mendukung rencana DPR RI membentuk Pansus Mafia Tanah

Kabupaten Bogor (ANTARA) – PT Sentul City Tbk mendukung rencana DNR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah karena diyakini akan mengungkap keadaan tanah di Desa Bojongkoneng dan Chijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. .

“Momentumnya sangat tepat karena kami fokus pada implementasi mekanisme Green Village bagi masyarakat adat di Desa Bojong Koneng dan Chijayanti bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata David Rizar Nugroho, Head of Corporate Communications Sentul City, di Chibinong. Bogor, Jumat.

Ia meyakini, persoalan yang dianggap sengketa tanah itu akan selesai jika Pansus Mafia Tanah bekerja.

David mengatakan, saat ini PT Sentul City Tbk sedang menjalankan program “Kampung Hijau” dengan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Kelompok Inventarisasi Kepemilikan, Pemilikan, Penggunaan, dan Penggunaan Tanah (IP4P).

“Tim IP4P menerima data dari 913 kepala keluarga desa adat Bojongkoneng dan Chijayanti yang tinggal di tanah kami. 913 CC ini akan menerima tanah dari kami sampai sertifikat kepemilikan diterbitkan. Kami akan memberikan sarana spiritual kepada warga yang pindah untuk membangun di lokasi baru. Program ini diawasi oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam tim IP4P,” kata David.

Program Kampung Hijau merupakan wujud komitmen Sentul City kepada masyarakat adat Bojongkoneng dan Chijayanti yang telah mendiami tanah Sentul City secara turun temurun, ujarnya.

“Kami ingin masyarakat adat di Bojong Koneng dan Chijayanti, melalui program Green Village, hanya memiliki hak hukum atas tanah mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan mereka,” katanya.

Desa Bojongkoneng, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiavan)

Sementara itu, Juru Bicara PT Sentul City Tbk Faisal Farhan menegaskan pihaknya tidak pernah mempermasalahkan masyarakat asli Desa Bojongkoneng.

“Kota Sentul tidak pernah bermasalah dengan penduduk lokal yang memiliki KTP dari desa Bojong Koneng dan dengan penduduk asli yang telah tinggal di desa selama beberapa dekade. Kami sudah punya datanya,” kata Faisal.

Faisal mengatakan PT Sentul City tidak akan menggusur masyarakat adat Desa Bojongkoneng karena saat ini Sentul City sedang mempersiapkan proses untuk membantu warga mendapatkan sertifikat tanah.

“Kami melegalkan masyarakat adat Bojongkoneng, yang dibuktikan dengan kartu identitas mereka. Nantinya mereka akan mendapatkan hibah tanah dari Sentul City untuk mendapatkan sertifikat tanah atas nama mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam pertemuan dengan warga yang bersengketa dengan PT Sentul City, di warnet Bojonkoneng, Bogor, Kamis (17/3), mengatakan DPR RI akan segera membentuk Pansus mafia tanah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT Sentul City, Tbk dengan warga Bojongkoneng dan Chijayanti.

“Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semuanya berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah, kami akan bekerja sama dengan Komisi II DPR RI,” kata Adies saat berkunjung.

Kasus pertanahan yang terjadi di Bojongkoneng dan Chijayanti akan menjadi “role model” bagi Panitia Terpilih Mafia Tanah dalam menyelesaikan kasus pertanahan lainnya di seluruh Indonesia, katanya.

Para ajudan mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan panitia seleksi mafia tanah adalah menelusuri asal-usul sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Sentul City ke tanah yang telah ditempati masyarakat selama ratusan tahun.

Artikel sebelumyaPolda Bali pastikan minyak goreng tidak disimpan
Artikel berikutnyaYLBHI menyatakan, putusan hakim harus mempertimbangkan temuan Komnas HAM.