Beranda News PUSAKO: Presiden dan rakyat harus menjamin keberlangsungan pemilu 2024

PUSAKO: Presiden dan rakyat harus menjamin keberlangsungan pemilu 2024

Jakarta (ANTARA). Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Tata Negara (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, menegaskan Presiden Indonesia Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia harus bersinergi untuk memastikan pemilihan umum 2024 dapat terselenggara sesuai jadwal karena merupakan amanat konstitusi.

“Untuk mempertahankan Konstitusi, kita semua harus angkat bicara. Presiden, anggota DPR, termasuk partai politik, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi UUD 1945,” kata Feri dalam diskusi virtual yang digelar Sabtu di Jakarta.

Hal itu disampaikan Feri sebagai tanggapan atas usulan sejumlah pimpinan parpol yang ingin menunda pemilihan umum 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Menurut Feri, jika usul tersebut dipaksakan untuk dibicarakan bahkan diwujudkan, itu akan menjadi pelanggaran terhadap konstitusi negara.

“Bila ada pelanggaran konstitusi, (pelanggar) harus diberikan ancaman dan hukuman yang serius dalam hal administrasi publik. Tentu Presiden harus merasa memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melindungi konstitusi,” jelas Feri Amsari.

Dalam diskusi, lanjut dia, pemilihan umum yang penting tetap akan diselenggarakan sesuai jadwal untuk menjaga demokrasi, stabilitas negara dan sistem presidensial di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Pasal 22e ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa (mengatur) pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi, (memilih) presiden, anggota DNR, anggota DPD, DPRD diadakan setiap 5 tahun sekali,” jelas hukum tata negara Universitas Andalas. pakar. .

Selain itu, UUD 1945 juga secara tegas mengatur masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun.

“Konsekuensi dari periode 5 tahun 2 ini harus diwujudkan tidak peduli seberapa besar presiden. Setelah dia menjabat 2 periode, betapapun baiknya dia, dia tidak dapat dipilih kembali (kembali, red.),” kata Feri.

Jika keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menyusul, maka pihak-pihak yang menginginkannya akan secara langsung dan langsung berupaya mengubah pemerintahan yang demokratis menjadi rezim yang otoriter.

Karena itu, Feri meminta Presiden tegas mengakhiri wacana penundaan pemilihan umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saran saya, Presiden harus tegas mengakhiri (wacana). Kata-kata saja tidak cukup, tapi tindakan saja tidak cukup, misalnya presiden bisa mengarahkan penyelenggara pemilu untuk segera menentukan tahapan pemilu agar bisa dilakukan proses yang bisa memastikan terselenggaranya pemilu 2024,” jelasnya. .

Artikel sebelumyaDirut Dukcapil: 99,21 persen penduduk sudah mendaftar e-KTP
Artikel berikutnyaPolisi membubarkan ritual Nganjuk di pantai Watu Ulo.