Beranda Hukum Rabu ini, Jaksa Agung memperkenalkan Lakshda Anwar Saadi sebagai Jampidmeel.

Rabu ini, Jaksa Agung memperkenalkan Lakshda Anwar Saadi sebagai Jampidmeel.

Jakarta (ANTARA) – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan segera memulai pelantikan Laksamana TNI Anwar Saadi sebagai Jaksa Agung Muda Pertama Tindak Pidana Perang (JAMPidmil) di Kejaksaan Agung RI, dilantik pada Rabu (14/7) pekan ini.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dijadwalkan Rabu (14/7) pukul 09.00 WIB, di menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung,” kata Kepala Kejaksaan Agung Bidang Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer. Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Leonard menjelaskan, penunjukan Jampidmil berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 75/TPA tanggal 28 Mei 2021, mengangkat Laksamana TNI Anwar Saadi pada jabatan Jampidmil Kejaksaan Agung (Kejagung).

Leonard melanjutkan, berdasarkan keputusan presiden, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Nomor: PRIN-25/A/JA/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pelantikan dan Pengambilan Gaji dari Kantor Laksamana TNI Anwar Saadi.

“Upacara peresmian dilakukan secara terbatas karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat, mengingat prevalensi dan penularan COVID-19 yang relatif tinggi,” kata Leonard.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut akan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri secara virtual melalui kanal YouTube resmi Adhyaksa TV dan kanal kejaksaan RI.

Sebelumnya Laksamana TNI Anwar Saadi menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, berdasarkan keputusan Panglima TNI Marsekal TNI Marsekal Hadi Tiajanto nomor Kep/540/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dimutasi menjadi yang pertama JAMPidmil KEJADIAN.

Proses pembuatan JAMPidmil telah berlangsung sejak Juni 2020. JAMPidmil merupakan salah satu Program Penguatan Kelembagaan Kejaksaan Agung, berdasarkan prinsip “satu sistem penuntutan” yang berlaku secara universal.

Pembentukan JAMPidmil yang dilaksanakan bekerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Hukum dan Kemanusiaan. Hak (Menkumham), TNI dan pejabat terkait.

Pada tanggal 25 Mei 2021, Kejaksaan Agung melakukan pembukaan dan pelantikan tiga pejabat Eselon III dan beberapa pejabat Eselon IV di JAMPidmil.

Ketiga pejabat tersebut adalah: Nur Khandayani, Kabag Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Program di Sekretariat JAMPidmil, Agung Mardivibovo, Kabag Administrasi dan Manajemen Keamanan dan Keselamatan di Sekretariat JAMPidmil, dan Unaisi Hetty Nining, Kabag Keuangan Sekretariat JAMPidmil.

Presiden Joko Widodo (Djokovi) mendirikan JAMPEDMILA di Kejaksaan Agung melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Pasal 25A ayat 1 menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Perang adalah pembantu kepala dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan. Badan Koordinasi Teknis Penuntutan oleh Kejaksaan dan Perkara Interkoneksi bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengangkat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Perang pada Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

Dalam Keputusan Presiden Federasi Rusia tanggal 29 Juli 2012 15/2021 yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam situs resmi Sekretariat Negara Kementerian www.setneg.go.id di Jakarta pada hari Jumat, antara Pasal 25 dan 26 telah dilakukan penambahan struktur organisasi. dengan tambahan tiga pasal yaitu pasal 25A, pasal 253 dan pasal 25C, sehingga berbunyi:

Pasal 25A.
(1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Perang merupakan unsur pendukung pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh peradilan dan penanganan perkara perhubungan, bertanggung jawab atas Jaksa Agung.
(2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Perang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Kejahatan Perang.

Pasal 25B.
(1) Wakil Jaksa Agung Tindak Pidana Perang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara perhubungan.

(2) Ruang lingkup koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dan penanganan perkara interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara interkoneksi, penyidikan hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum. ketika mempertimbangkan kasus. pejabat, penyampaian perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, pemulihan, penegakan putusan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan putusan pidana dan putusan pembebasan dini masa percobaan dan tindakan hukum lainnya di bidang koordinasi teknis penuntutan oleh jaksa dan kasus sambungan.
(3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Artikel sebelumya"Program Ahok" membantu merawat pasien COVID-19? Pengecekan fakta!
Artikel berikutnyaNicodemus-Johanis mendapatkan suara terbanyak dalam Pilkada PSU Sabu Raijua