Beranda News Republik Rakyat Mongolia: Jakarta menjadi sebuah wilayah "spesial" terlepas dari hasil verifikasi...

Republik Rakyat Mongolia: Jakarta menjadi sebuah wilayah "spesial" terlepas dari hasil verifikasi materi UU IKN

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai terlepas dari hasil uji materi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), fokus Jakarta sebagai Zona “Khusus” belum dilaksanakan.

“Semua pihak harus selalu mementingkan Jakarta dan ini harus ada kepastian, meski saat ini rencana pemindahan ibu kota dan uji materi UU IKN di Mahkamah Konstitusi (MK) sedang berlangsung,” kata Hidayat Noor Wahid (HNW) . dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan kepada HNW saat memberikan komentar publik bertajuk “Menggagas Masa Depan Jakarta” yang dibawakan oleh DPW PKS DKI Jakarta, Senin (21/3).

Ia mengatakan, masa depan pembangunan Jakarta harus berorientasi pada menghadirkan skenario positif dan konstruktif daripada negatif, apalagi destruktif.

Hal ini, kata dia, karena Presiden Jokowi telah secara terbuka menyatakan bahwa Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan, tidak akan dilupakan dan akan berkembang sebagai kota bisnis, pusat perdagangan regional bahkan berskala global.

“Bahkan, Presiden Jokowi membandingkan Jakarta dengan New York, ditinggalkan AS, memindahkan ibu kotanya ke Washington, DC. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 571 triliun untuk regenerasi kota di Jakarta. ,” dia berkata.

Ia menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga skenario pembangunan Jakarta yang positif dan konstruktif agar dapat diimplementasikan secara realistis.

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain yang memindahkan ibu kota, tetapi kemudian ibu kota lama tidak berkembang bahkan mengalami kemunduran.

HNW mencontohkan kasus seperti di Myanmar dengan pemindahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw dan di Kazakhstan dengan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana lalu ke Nur-Sultan.

“Bekas ibu kota negara-negara tersebut tidak berkembang setelah pemindahan ibu kota bahkan cenderung sepi. Tidak mungkin terjadi di Jakarta. Apalagi Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai ibu kota Indonesia, di mana banyak peristiwa penting sejarah nasional terjadi,” katanya.

Karena itu, menurutnya, apapun hasil uji materi UU IKN, Jakarta harus menjadi salah satu prioritas pembangunan, seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jakarta harus menjadi provinsi yang istimewa sehingga bangsa Indonesia harus mengamalkan ajaran Bung Karno, yaitu “jangan pernah melupakan sejarah (jaket merah)”.

Artikel sebelumyaMenpan cek pelayanan publik di Polresta Mojokerto
Artikel berikutnyaDeputi DPR mendukung penyederhanaan surat suara