Beranda News Republik Rakyat Mongolia: Pemerintah memperkuat perlindungan para pemimpin agama selama pandemi

Republik Rakyat Mongolia: Pemerintah memperkuat perlindungan para pemimpin agama selama pandemi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memperkuat program untuk membantu dan melindungi para tokoh agama, kiai, dan santri dari ancaman penyebaran COVID- 19. …

“Saya mendesak Kemenag untuk lebih serius dalam melaksanakan program-program untuk membantu dan melindungi para pemuka agama, kiai dan santri, khususnya dengan percepatan vaksinasi terhadap COVID-19,” kata Hidayat Nur Wahid atau HNW dalam keterangannya di Jakarta. Selasa.

Ia prihatin dengan meningkatnya jumlah pemuka agama yang tewas selama pandemi COVID-19, misalnya, berdasarkan data Rabitha Maahid Islamiya (RMI) Nahdhatul Ulama, hingga 4 Juli 2021, sekitar 584 kiai meninggal dunia selama COVID. -19 pandemi.

Hidayat meyakini jumlah ini akan bertambah jika data kematian akibat COVID-19 ditambah habaib/kiai/ulama/ustadz dari ormas Islam selain NU.

HNW juga mendorong peran maksimal pondok pesantren, Badan Amil, Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan program persekutuan santri sebagai calon kyai dengan tujuan meningkatkan program restorasi kiai/ulama.

“Pemerintah khususnya Kemenag harus sungguh-sungguh membantu dan melindungi para pemuka agama, kiai dan santri, karena COVID-19 sudah banyak memakan pemuka agama dan ilmuwan. Apalagi varian Delta COVID-19 lebih berbahaya, penyebarannya cepat, dan penularannya masih meningkat,” ujarnya.

Ia menilai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren yang terkait dengan bantuan pemerintah untuk pesantren harus dilaksanakan lebih optimal sehingga dampak COVID-19 terhadap kiai dan santri dapat diminimalisir.

HNW menjelaskan bahwa Pasal 11 UU Pesantren menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong terselenggaranya pesantrain kesehatan.

Ia menilai penting bagi pemerintah untuk mematuhi ketentuan pasal tersebut demi menjaga fungsi dakwah ponpes meski di tengah pandemi COVID-19.

“Berdasarkan pasal 42 UU Pesantren, pemerintah pusat dan daerah dapat berperan melalui kerjasama program, dana politik dan pendanaan. Bentuk program perlindungan pesantren adalah penyuluhan, pendampingan, akses ke rumah sakit, termasuk vaksinasi terhadap lingkungan pesantren. Rabu, “dia berkata.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu melindungi kiai/ulama karena mereka telah dan terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemerdekaan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hidayat mencontohkan peristiwa 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, yang erat kaitannya dengan resolusi Hasim Ashari tentang jihad dan merupakan gaung langsung.

“Saat itu kiai, habaib dan santri mengungkapkan semangat jihad cinta tanah air dan agamanya, melawan penjajah Belanda yang akan kembali menjajah Indonesia. Para Kiai/Ulama juga turut aktif dalam memerangi serangan pengkhianatan PKI, bahkan tidak segan-segan mengorbankan nyawa demi memulihkan stabilitas negara,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, kiai/ulama juga telah berjuang di bidang pendidikan dan ekonomi melalui program madrasah dan pemberdayaan masyarakat sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.

Hidayat meminta pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan kiai dan memperluas program kaderisasi ulama bagi santri yang akan terus berjuang melawan para ilmuwan yang gugur di era COVID-19.

Artikel sebelumyaWakil Ketua MPR RI: Indonesia Harus Belajar dari Kesuksesan Amerika
Artikel berikutnyaMeutia Hafid: Tes Kebugaran Calon Dubes RI Sesuai Jadwal