Beranda Hukum Satpol PP Surabaya memberikan sanksi restoran atas pelanggaran PE PPKMKM

Satpol PP Surabaya memberikan sanksi restoran atas pelanggaran PE PPKMKM

Surabaya (ANTARA) – Satuan Pamong Praja Kota Surabaya memberikan sanksi tegas kepada restoran-restoran yang melanggar peraturan Manajemen Pembatasan Darurat (PPKM) di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Kemarin, polisi menindak restoran yang melanggar aturan di kawasan Gubeng,” kata Eddie Cristijanto, Kepala Satpol PP Surabaya, Minggu di Surabaya.

Menurut dia, restoran yang dikenakan sanksi disiplin adalah Gedung Putih di Jalan Sulawesi Jalan No. 61, Gubeng, Surabaya. Restoran secara terbuka membuka layanan “makan” atau “makan dan minum” di tempat.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya menyayangkan restoran tersebut mengiklankan layanan terkait di sebuah media outlet. Padahal, status darurat PPKM yang disertai surat edaran Wali Kota Surabaya secara tegas melarang layanan makan di restoran, apalagi iklan.

Padahal, aturan darurat PPKM hanya berlaku untuk layanan take-out dan makanan online.

“Saat petugas mendekat, mereka yang membuka warung ketakutan. Petugas langsung memindahkan kursi-kursi yang ada di restoran tersebut,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, polisi mencopot brosur iklan di pintu kaca restoran yang bertuliskan, “Kami buka Senin sampai Jumat untuk makan siang, jemput, makanan online,” dan menggantinya dengan brosur yang bertuliskan “tidak makan siang”.

“Peringatan itu segera berakhir dan dikenakan denda sebesar Rs 500.000,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPR Surabaya Anas Karno mengatakan menemui sejumlah tempat usaha seperti restoran, restoran, dan kafe di kawasan Gubeng, Surabaya yang tidak menerapkan aturan darurat PPKM 3 Juli. 20, 2021.

“Berdasarkan PPKM darurat, restoran dan kafe hanya bisa menerima pesanan take-out. Namun, masih ada beberapa restoran dan kafe di Gubeng yang menerima konsumen untuk makan dan minum lokal,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta Satpol PP bertindak tegas, menertibkan bisnis besar. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP diharapkan adil bagi semua pelaku usaha, baik kecil maupun menengah dan besar.

“Seharusnya tidak ada pengawasan untuk pusat bisnis besar, sedangkan untuk usaha kecil, misalnya, pedagang kaki lima (PKL) sangat diperhatikan,” katanya.

Artikel sebelumyaMUI bekerja sama dengan Polri-TNI melakukan vaksinasi gel penduduk terhadap COVID-19
Artikel berikutnyaPolisi menolak untuk mengambil tindakan represif terhadap pengemudi di pos pemeriksaan