Beranda News Sejumlah fraksi menyoroti buruknya pengelolaan keuangan APBD Jember 2020

Sejumlah fraksi menyoroti buruknya pengelolaan keuangan APBD Jember 2020

Tidak pernah dalam sejarah pemerintah daerah Jawa Timur mampu meraih prestasi sepahit itu.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pada Rapat Paripurna Agenda Online dan Offline DPRD Jember, Kamis.

“Setelah menerima disclaimer 2019, sekarang mendapatkan opini yang tidak berdasar atas APBD 2020. Tidak pernah dalam sejarah pemerintah daerah di Jawa Timur mencapai prestasi sepahit ini,” kata Mufid dalam rapat paripurna. pertemuan di DNRD Jember.

FKB juga mendorong Bupati Jember untuk meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar proses pertanggungjawaban APBD 2021 dapat memperoleh opini tanpa syarat (WTP).

“Renovasi Jember yang sudah porak poranda tidak bisa dilakukan satu arah, karena banyak kerja dengan partisipasi eksekutif, legislatif dan semua pihak yang berkepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil,” katanya juga. .

Juru bicara gerakan Indonesia Berkaria Devi Asmawati menilai buruknya pengelolaan keuangan daerah pada 2020 disebabkan oleh disharmonisasi yang juga dikenal dengan buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta belum adanya perda tentang APBD Jember.

“Satu hal lagi, yakni ditemukannya BPK RI atas dana COVID-19 Rs 107 miliar di Jember yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak jelas penggunaannya,” katanya…. …

Ia mengatakan, fraksinya berharap buruknya gambaran komunikasi politik Bupati dengan DNRD selama lima tahun pemerintahan Bupati Faida menjadi pelajaran berharga bahwa etika dan ego politik para pemimpin daerah harus dijunjung tinggi dan dijaga setinggi mungkin.

Hal senada juga dikatakan Juru Bicara PKS Feni Purvaningsih yang prihatin dengan kepemimpinan Jember sebelumnya, terutama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Temuan (LHP) 2020 yang mendapat opini tidak wajar dari BPK.

“Kami juga menyayangkan realisasi anggaran yang belum maksimal sehingga berdampak pada pembangunan Jember yang kurang masif,” ujarnya.

Dia menjelaskan, APBD 2020 yang tidak disahkan DPRD menunjukkan hasil tata kelola yang buruk, birokrasi yang kacau balau, ketika hanya 77,19 persen anggaran yang terserap, sedangkan anggaran sebesar 974 miliar rupiah tidak dapat terserap untuk pembangunan dan pembangunan. kesejahteraan negara. orang Jember.

Artikel sebelumyaMasyarakat adat Raja Ampat setuju untuk melindungi pantai tempat telur penyu menetas
Artikel berikutnyaPolisi mengungkap ratusan juta pencurian ATM di Bali